- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Geliat libur panjang Natal dan tahun baru [Nataru] sudah mulai tampak sejak Jumat malam, 20 Desember 2019. Arus kendaraan yang keluar Jakarta semakin banyak sehari setelahnya. Bahkan, tol layang Jakarta-Cikampek sempat mengalami macet total selama dua jam, akibat tingginya volume kendaraan yang ingin keluar Jakarta sekaligus menjajal ruas jalan tersebut.
Jika merujuk prediksi Kementerian Perhubungan, puncak arus mudik libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru) sudah lewat. Karena, Kemenhub memperkirakan puncak arus mudik Nataru terjadi pada 19-20 Desember 2019. Sementara itu, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 1-2 Januari 2020.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan arus mudik dan arus balik Nataru sejak jauh-jauh hari. Kesiapan tersebut mulai dari sarana, prasarana, dan infrastruktur.
Berikut penuturan Budi Setiyadi kepada VIVAnews di tengah kesibukannya menyiapkan arus mudik dan arus balik Nataru. Wawancara dilakukan di Kemenhub, Selasa, 16 Desember 2019.
Bagaimana kesiapan Kemenhub menyambut libur Nataru?
Angkutan Natal dan tahun baru sebenarnya sudah kita siapkan dari dua bulan lalu. Kita sudah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan kepolisian, kemudian dengan Kementerian PUPR, karena terkait dengan persiapan infrastruktur.
Selain rapat?
Menyangkut kesiapan pada sisi yang mungkin lebih teknis, pertama sarana. Sarana berarti moda transportasi. Moda transportasi ini berarti kita akan menjamin bahwa nanti semua kendaraan yang akan digunakan masyarakat baik itu mobil pribadi, mobil angkutan umumnya, mobil pariwisata kita harapkan sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi
Bagaimana dengan tol layang?
Tol elevated memang butuh manajemen sendiri. Panjang tol elevated itu 38 kilometer. Tidak punya rest area, tapi dia punya uton. Jadi kalau misalnya mungkin ada kecelakaan atau accident di sana polisi dan operator Jasa Marga sudah mempersiapkan skema untuk evakuasi kendaraan.
Bagaimana mengatasi kendaraan yang mogok. Karena hal itu bisa bikin macet?
Saya sudah menyiapkan dua tim dengan dua kendaraan petugas-petugas yang mempunyai kemampuan atau keterampilan di bidang teknik mesin. Jadi nanti kalau ada masyarakat yang mogok, petugas saya akan membantu. Dan kalau dirasa kurang, saya akan kerja sama dengan bengkel atau APM. Karena APM selama ini dia tidak mobile, dia biasanya stay di beberapa rest area, nah padahal yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah yang di tengah perjalanan mogok.
Terkait bus bagaimana kesiapannya?
Kalau bus yang reguler sebenarnya kita selalu melakukan rampcheck di terminal-terminal setiap pemberangkatan. Tetapi yang jadi persoalan adalah bus-bus pariwisata. Bus pariwisata itu banyak yang casing-nya bagus, nampak sehat fisiknya, tapi mobilnya kadang-kadang tidak punya izin, tidak punya kartu pengawasan, tidak KIR. Jadi nampak bagus, nampak sehat fisiknya tapi dalamnya tidak bagus. Apalagi mohon maaf pengemudinya seperti apa kita tidak tahu. Nah, saya minta masyarakat sekarang seharusnya bisa cerdik untuk memilih bus pariwisata.
Caranya?
Pertama jangan tergiur dengan harga murah. Harga murah tidak jaminan dengan keselamatan. Harga mahal juga belum tentu menjamin keselamatan. Namun yang penting dicek KIR-nya masih hidup nggak? STNK-nya masih hidup apa nggak? Kemudian pengemudinya siapa? Punya SIM atau nggak? Kemudian bagaimana karakter pengemudinya? Saya berharap masyarakat mau melakukan itu, dari pada nantinya banyak korban kecelakaan.
Bus pariwisata di bawah pengawasan Hubdat juga?
Iya sama, di kita. Tapi memang bus pariwisata itu biasanya tidak patuh dengan aturan, tidak memperhatikan keselamatan penumpang. Memang tidak semuanya demikian. Maksud saya okelah bisnis, tapi tolong diperhatikan juga aspek keselamatan penumpang. Waktu kejadian di Sukabumi, itu ada lima mobil yang ternyata kendaraannya tahunnya lama, semuanya sudah mati dan tidak di-KIR.
Kemenhub berangkatkan ribuan pemudik Nataru
Memang saat mengajukan izin tidak dicek dulu kondisi kendaraannya?
Kalau saat izin itu kan kita hanya mengecek tahun kendaraan sama minimal jumlah kendaraan. Tapi secara fisik bagaimana kendaraan kan sebetulnya ada kewajiban setiap enam bulan sekali dilakukan uji KIR di Dishub.
Ada anggapan selama ini KIR hanya main-main saja?
Saya sangat berharap Dishub-dishub di setiap kabupaten/kota yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk melakukan uji KIR, saya minta jangan main-main. Di beberapa kota sudah mulai ketat. DKI sudah mulai ketat. Saya berharap betul di daerah lain juga demikian. Sejak tahun 2018 saya strike dengan Dishub-dishub terkait dengan uji KIR. Karena masih ada tempat-tempat uji KIR yang hanya formalitas saja.
Masih banyak yang seperti itu?
Iya. Bahkan kemarin sempat ada kasus yang mengeluarkan buku KIR yang palsu, dan ketangkap orangnya.
Lalu bagaimana solusinya?
Sekarang sedang kita lakukan penataan dan penertiban. Jadi nanti di tahun 2020 buku KIR kita akan ganti dengan kartu agar tak ada pemalsuan lagi. Karena dalam kartu itu ada chip-nya, dan di chip itu ada data yang menyatakan kendaraannya, dimensinya, perusahaannya. Dan kita mempunyai alat rider-nya untuk membaca itu.
Warga Terdampak Ledakan Gudmurah Belum Terima Ganti Rugi, Bey Machmudin Bilang Begini
Warga Cluster Visalia, Kota Wisata Cibubur, menagih janji Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang mau mengganti kerusakan rumah akibat ledakan Gudmurah Kodam Jaya.
