Kewenangan Komisi Yudisial Hanya Beri Rekomendasi

Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus
Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus
Sumber :
  • Dokumentasi Pribadi

VIVA – Komisi Yudisial atau KY merupakan "anak kandung" reformasi. Lembaga ini sengaja dibentuk, guna mengawal jalannya reformasi peradilan. Ini dilakukan, karena semasa Orde Baru, lembaga peradilan dinilai sarat dengan penyelewengan. 

Namun, meski sudah berdiri sejak 2004 lalu, lembaga ini dianggap belum bisa bekerja secara maksimal. Sebab, KY tak memiliki otoritas dan wewenang untuk memberi sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran. Palu tetap ada di tangan Mahkamah Agung atau MA. Tak jarang, rekomendasi KY dianggap angin lalu oleh MA. 

Meski demikian, KY mengklaim kinerjanya pada tahun ini mengalami peningkatan. Hal itu dibuktikan, dengan semakin banyaknya kasus yang ditangani, serta rekomendasi yang dikeluarkan lembaga ini.

Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus mengatakan, secara kuantitas jumlah laporan yang masuk ke lembaganya mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun, secara kualitas kinerja KY mengalami peningkatan.

Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas) ini menuturkan, sepanjang 2019 ini, ada 478 berkas yang diputuskan. Dari 478 berkas kasus yang disidangkan, 83 hakim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Demikian petikan wawancara antara VIVAnews dengan pria kelahiran Kuningan, 6 April 1965 ini. Wawancara dilakukan di di Kantor Komisi Yudisial, Kamis 26 Desember 2019.

Apa saja yang sudah dilakukan KY di 2019?