Pembatasan Premium Diutamakan Mobil Pribadi

Motor Akan Dilarang Pakai Premium
Sumber :
  • VIVAnews/Tri Saputro

SURABAYA POST-Perdebatan wacana pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masih meresahkan masyarakat. Pengamat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpendapat, sebaiknya semua jenis mobil dilarang menggunakan premium.

”Pemerintah hingga kini tidak mampu menyediakan transportasi publik. Jadi masyarakat menengah ke bawah yang notabene menggunakan motor itu saja yang boleh pakai BBM subsidi,” ujar pengamat otomotif, Bebin Djuana, saat dihubungi, Rabu 9 Juni 2010.

Bahkan, bila roda empat diberi jatah subsidi sebaiknya hanya yang plat kuning saja (angkutan umum). Bila pemerintah akan membatasi konsumsi BBM subsidi untuk kapasitas mesin (cc) tertentu pun, menurutnya tidak adil.

Menurutnya, pembatasan konsumsi BBM subsidi berdasarkan cc dan tahun produksi malah memberi peluang oknum di lapangan untuk ‘bermain nakal’. “Kalau berdasarkan cc atau tahun produksi, bagaimana petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan bisa membedakannya? Pakai stiker? Yang ada nantinya malah petugas di lapangan menjual stiker pada mereka yang tidak berhak,” jelasnya.

Secera terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jatim, M. Said Utomo malah mengatakan mobil plat kuning pun mestinya tak berhak memperoleh subsidi. “Kendaraan pribadi yang notabene merupakan sebuah kemewahan sebaiknya jangan memakai BBM bersubsidi,” ujarnya.

Menurutnya, kendaraan roda dua yang merupakan kendaraan utama masyarakat kelas menengah ke bawah yang harus diprioritaskan dalam mengonsumsi BBM bersubsidi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Legowo, menyatakan pemerintah tengah menyiapkan pelarangan konsumsi BBM subsidi bagi seluruh kendaraan roda empat milik pribadi untuk membidik penghematan konsumsi BBM bersubsidi tahun depan hingga volume 5,79 juta kiloliter (KL).

Hadiri Buka Puasa Partai Golkar, Prabowo-Gibran Duduk Semeja dengan Airlangga

”Bila program penghematan berhasil dengan baik, artinya semua kendaraan roda empat milik pribadi sama sekali dilarang mengonsumsi BBM subsidi, konsumsi bisa ditekan hingga 36,77 juta kiloliter,” ujarnya, Selasa (8/6).

Tanpa penghematan, lanjutnya, konsumsi diyakini akan meningkat hingga 42,56 juta kiloliter. Kalau pun hanya sebagian kendaraan roda empat yang dibatasi, Evita memperkirakan konsumsi masih akan berkisar 40,005 juta KL. Alternatif lain penghematan konsumsi, adalah pengendalian penggunaan BBM subsidi kendaraan bermotor di air.”Kapal pengangkut barang umum berbendera nasional dengan trayek dalam negeri tidak lagi mendapat BBM subsidi. Kapal pengangkut barang juga tidak lagi mendapat BBM subsidi,” tukasnya.

Rencana penghematan yang dimulai dari kendaraan roda empat didukung Komisi VII DPR RI. Menurut pantauan DPR, saat ini banyak kendaraan roda empat yang semestinya tidak berhak mengonsumsi BBM subsidi tapi kenyataannya masih ikut mengonsumsi. “Kalau berlandaskan keadilan, kelompok masyarakat ini dulu yang harus diprioritaskan untuk dibatasi,” ujar Ketua Komisi VII DPR, Teuku Riefky Harsya.

Menurutnya, pembatasan BBM untuk kendaraan roda empat bisa melalui kapasitas mesin atau tahun produksi pembuatan. Sedang untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor, tambahnya, bisa saja dilakukan pembatasan, namun mesti menjadi prioritas terakhir dan dengan syarat pembenahan sistem transportasi menjadi lebih baik.

Namun meski menyetujui pembatasan konsumsi BBM roda empat berdasarkan tahun pembuatan, Riefky menekankan pemerintah tidak perlu melakukan pembatasan BBM subsidi dengan metode kartu pintar (smart card), melainkan untuk sementara bisa dengan menunjukkan STNK di SPBU yang dibarengi pengawasan secara ketat.

Jumat Agung, Presiden Jokowi Ajak Resapi Makna Pengorbanan Yesus Kristus

Laporan: Taufan Sukma & Dery Ardiansyah | Surabaya Pos

Pertemuan Presiden Jokowi CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson. (foto ilustrasi)

Freeport Boss Meets Jokowi to Discuss Mining Contract Extension

Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) received a visit from officials of mining company Freeport McMoran at the Merdeka Palace, Jakarta, on Thursday.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024