- VIVAnews/Tri Saputro
SURABAYA POST – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya membatalkan rencana kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Semula, pajak ini naik jadi 10 persen dan berlaku mulai hari ini.
Gubernur Jatim Soekarwo memutuskan menunda penerapan pajak ini hingga batas yang tak ditentukan. “Sudah ada kebijakan gubernur untuk meringankan beban masyarakat,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jatim, Anak Agung Gde Raka Wija saat dikonfirmasi, Sabtu 15 Januari 2011.
Menurutnya, Gubernur mengeluarkan kebijakan pada Jumat (14/1) kemarin. Kebijakan itu dituangkan dalam Pergub nomor 4/2011 tentang Pemberian Keringanan PBB-KB. Dengan adanya Pergub ini maka tarif pajak 10 persen yang dibebankan ke BBM nonsubsidi dicabut. Diakuinya keputusan ini diambil setelah mencuat protes dari masyarakat yang keberatan dengan kenaikan PBB-KB tersebut.
Seperti diketahui, sebelumnya masyarakat dan pengusaha memprotes kebijakan ini. Menurut Ketua Hiswana Migas Jatim, Hari Kristanto, bila diterapkan pengusaha tak mau dibebani pajak itu sehingga otomatis akan dimasukkan dalam penghitungan harga jual. Artinya, konsumen lah yang akan dibebani dengan harga BBM lebih tinggi dari sebelumnya. ”Kalau bisa jangan ditunda tapi dibatalkan, karena ujung-ujungnya masyarakat kecil yang terkena dampaknya,” kata dia.
Agung mengatakan kebijakan ini tidak akan melanggar Perda yang menyebut adanya kenaikan PBB-KB per hari ini. Diungkapkannya, dalam Perda tersebut Gubernur mendapat kewenangan untuk memberi keringanan kepada masyarakat bila kenaikan pajak dianggap memberatkan masyarakat.
Dengan keputusan ini maka PBB-KB untuk bahan bakar nonsubsidi kembali ke angka 5 persen saja. Dispenda juga bersiap kehilangan tambahan pendapatan sebesar Rp20 miliar.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Suli Daim berpendapat jika kebijakan ini wujud dari perhatian dan kesungguhan Pemprov Jatim merealisasikan APBD untuk rakyat maka akan didukung penuh. “Mudah-mudahan semangat ini terus stimultan dengan program-program di dinas terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Hanya saja dia menyoroti bahwa Pemprov Jatim sering melahirkan produk hukum dengan asumsi peningkatan PAD dengan mengorbankan rakyat. Setelah itu, kebijakan tersebut direvisi setelah ada protes dari masyarakat. “Ini kan tidak benar, seharusnya gairah untuk berpihak kepada rakyat sudah tercermin dalam kerangka yang utuh ketika membahas rancangan aturan tersebut,” katanya.
Pertamax Naik Rp300
Sementara itu, Pertamina mengeluarkan harga baru BBM nonsubsidi (bahan bakar khusus/BBK) untuk periode 15-31 Januari 2011. Terjadi kenaikan harga Pertamax, cs sebesar Rp 100-Rp 300/liter.
"Kenaikan yang terjadi hari ini murni akibat kenaikan harga minyak dunia. Bukan karena kenaikan PBB-KB,” kata Assisten Manager External Relation PT Pertamina Region V, Jawa Timur (Jatim), Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) Eviyanti Rofraidah dalam pesan singkat yang diterima Surabaya Post.
Dijelaskan Evi, harga BBK jenis Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina Dex yang berlaku hari ini memang mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp100-Rp300/liter.
"Sesuai ketetapan perusahaan bahwa Pertamina melakukan peninjauan harga BBK serta BBM untuk industri setiap dua minggu sekali dengan melihat fluktuasi harga minyak dunia, maka sebagai konsekuensinya per hari ini Pertamina akan menetapkan penyesuaian harga. Karena tren harga minyak terus naik, maka ada kenaikan yang akan diberlakukan," ungkap Evi.
Untuk periode 15–31 Januari 2011, harga yang berlaku di SPBU Jatim adalah Pertamax/Bio Pertamax Rp 8.150 per liter, naik dari sebelumnya Rp 7.850 per liter; Pertamax Plus Rp 8.300 per liter, naik dari harga sebelumnya Rp 8.200 per liter; dan Pertamina Dex Rp 8.450 per liter dari sebelumnya Rp 8.300 per liter.
Terkait pemenuhan kebutuhan konsumen BBK di seluruh Jawa Timur, Bali serta Nusa Tenggara, Pertamina telah memperbanyak outlet BBK di wilayah kerja mereka.
Laporan: Nani Mashita & Deny Sagita
Pengamat Ingatkan Prabowo Bahaya Politik Merangkul yang Kebablasan
Pendiri Haidar Alwi Intitute (HAI) mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak kebablasan dalam merangkul lawan politik masuk dalam koalisi.
