- Surabaya Post
SURABAYA POST - Geliat Gunung Bromo sejak akhir 2010 hingga Januari 2011 ini menyedot anggaran relatif besar. Untuk penanggulangan dampak erupsi gunung setinggi 2.392 meter itu, APBD Kabupaten Probolinggo dari pos Dana Tak Terduga (DTT) tersedot sekitar Rp2,3 miliar.
”Dana sebesar itu dikeluarkan sejumlah satuan kerja (satker) untuk menanggulangi bencana erupsi Bromo,” ujar Asisten II Kabupaten Probolinggo, Ibrahim Muhammad, Senin 31 Januari 2011.
Ibrahim menambahkan, DTT juga digunakan untuk menanggulangi bencana lain yang mengiringi erupsi Bromo. Seperti diketahui, banjir lahar dingin dari dua sungai yang berhulu di Gunung Bromo --Kali Kedung Jambon dan Kali Paser-- mengakibatkan rusaknya rumah, jalan, jembatan, hingga areal pertanian di kawasan bawah (hilir). ”Juga angin puting beliung yang melanda Kecamatan Sumber,” ujarnya.
Di antara satker yang menyerap DTT, kata Ibrahim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PU Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga, Bagian Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.
Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terlibat jual-beli ternak warga Tengger tidak menyerap ABPD Kabupaten Probolinggo. Kedua satker itu menggunakan anggaran dari BPBD Jatim dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ibrahim mengakui, anggaran dari BPBD dan BNPB turut menyokong APBD Kabupaten Probolinggo dalam penanggulangan bencana.
Dikatakan Ibrahim, DTT Rp 2,3 miliar itu ”belum apa-apa” dibandingkan dengan pekerjaan rumah (PR) besar setelah masa tanggap darurat dicabut per tanggal 22 Januari lalu. Pasca tanggap darurat itu, Pemkab Probolinggo harus menanggung dana relatif besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana Bromo.
Kepala BPBD Jatim, Siswanto, mengaku, hingga kini dana yang dikucurkan untuk penanggulangan Bromo belum diketahui. ”Meski di Probolinggo sudah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, di daerah lain (Pasuruan, Lumajang, dan Malang) masih tanggap darurat. Nanti kalau sudah selesai semua, dananya akan kami rilis,” ujarnya.
Yang jelas, kata Siswanto, melalui BNPB disiapkan dana sekitar Rp 17,5 miliar. Dana sebesar itu bukan hanya untuk penanggulangan bencana di Probolinggo, melainkan untuk seluruh Jatim. Selain itu juga diperkuat dana dari APBD Jatim sebesar Rp 2 miliar.
Terkait besarnya dana yang harus dikeluarkan terkait masa rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana Bromo, Bupati Probolinggo, Drs H Hasan Aminuddin Msi mengaku bakal menagih dana ke pemerintah pusat. ”Dulu kan pemerintah menjanjikan bakal menanggung semua dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana Bromo. Ya kami akan menagihnya melalui Pak Syamsul Ma’arif (Kepala BNPB),” ujarnya.
Berdasarkan data sementara dari camat-camat yang masuk ke BPBD Jatim, abu Bromo mengakibatkan rusaknya insfrastruktur, pertanian, rumah, hingga ternak dengan nilai kerugian total sekitar Rp 56,64 miliar.
Berdasarkan laporan dari Pemkab Probolinggo, kerugian terbesar akibat abu Bromo didominasi lahan pertanian di empat kecamatan (Sukapura, Sumber, Kuripan, dan Lumbang) yakni, Rp 52,15 miliar. Kerugian sebesar itu akibat rusaknya tanaman padi, kubis, sawi, jagung, kentang, wortel, tomat, seledri, cabe, tebu, ketela pohon, dan bawang daun/ Sedangkan kerugian atas kerusakan infrastruktur mencapai Rp3,3 miliar. (sj)
Laporan: Ikhsan Mahmudi
Kenaikan Cukai Picu Turunnya Produksi Rokok dan Penerimaan Negara
Laporan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Maret 2024 menunjukkan penurunan sebesar 4,5 persen, dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 69 triliun.
