VIVA – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas Dukungan dalam Pengembangan Inovasi dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kemenkumham. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. kepada Kepala LAN yang diwakili oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN LAN, Dr. Basseng, M.Ed pada Acara Pengukuhan Revolusi Digital Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM di Graha Pengayoman Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Senin (12/10).
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Basseng, Kepala LAN menyampaikan pelayanan publik menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Saat ini pemerintah memerlukan kerja keras dalam meningkatkan nilai efektivitas pemerintah (global competitiveness) yang masih mengalami ketertinggalan bahkan pada skala regional Asia, itu menunjukkan bahwa dibutuhkan Aparatur Sipil Pemerintah (ASN) yang memiliki kompetensi paripurna dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Saat ini kita memasuki era Revolusi Industri 4.0 dimana kita dihadapkan pada kondisi VUCA (Votality, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity), dengan kondisi tersebut segala sesuatu harus cepat merespon berbagai perubahan. Disinilah dibutuhkan ASN yang memiliki leadership agility yang memiliki kepiawaian dalam menghadapi segala perubahan dan meresponnya dengan cepat. Diperlukan sosok aparatur berkelas dunia untuk menjawab tuntutan jaman dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah yang prima dengan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal” ungkapnya.
Sebagai upaya menciptakan ASN yang berkelas dunia, peningkatan kompetensi aparatur mutlak dibutuhkan, hal ini sejalan dengan UU ASN dengan adanya ketentuan memberikan hak PNS untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kompetensinya. SDM aparatur yang berkualitas akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan nilai global competitiveness. “LAN sebagai instansi Pembina Pelatihan ASN, akan terus berupaya melakukan terobosan-terobosan baru serta inovasi dibidang penyelenggaraan diklat, hal ini untuk menjawab tantangan global tak terkecuali dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini.” Lanjut Basseng.
Dalam acara yang bertajuk “Layanan Publik Kumham Digital menuju Indonesia maju”, Kepala LAN mengapresiasi Kemenkumham atas pencapaiannya dalam melakukan integrasi seluruh data pada Sistem Integrasi SADA (Satu Data) Kumham yang disajikan pada Dashboard Eksekutif Pimpinan dan Dasboard Publik dalam rangka memberikan kemudahan akses layanan publik masyarakat berbasis digital.
“Diharapkan dengan hadirnya inovasi kolaboratif ini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan instansi pemerintah serta dapat menjadi contoh bagi instansi lain untuk melakukan inovasi pengembangan pegawainya dalam upaya mewujudkan Birokrasi yang berkelas dunia,” tutupnya.
Sementara itu Menkumham, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D menekankan pentingnya konsistensi dan komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Kemenkumham. Menurut Yasonna, pelayanan publik di Kemenkumham memerlukan suatu terobosan yang revolusioner. “Layanan publik adalah bentuk nyata dari pengabdian ASN Kemenkumham dalam melayani masyarakat secara prima. Ini memerlukan suatu terobosan yang revolusioner,” tambahnya. Momentum ini merupakan bentuk implementasi dari reformasi birokrasi dan reformasi digitalisasi yang diterapkan di Kemenkumham. Yasonna mengatakan perkembangan teknologi informasi memaksa ASN Kemenkumham untuk terus berinovasi mendukung tata kelola birokrasi yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, S.H, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., serta perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (humas)
Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat, 19 April 2024, sebagai saksi dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN
