Politik
- tim tvonenews
(Dok. Hary Tanoesoedibjo dan keluarga setelah melakukan pencoblosan. Seumber: Perindo)
Pemimpin juga bukan dihasilkan dari rahim gerakan rakyat, tapi dari survei survei yang dipesan. Mulanya metode ilmiah yang dicangkokkan pada proses politik memang hanya alat untuk memahami apa kehendak warga.
Ia perangkat “terbatas” untuk merumuskan keadaan yang sangat terikat ruang (wilayah survei) dan waktu (masa survei dilakukan) dan lebih sebagai kebutuhan internal parpol, daripada kepentingan publik.
Namun, kini survei dijadikan parameter utama untuk memilih pemimpin. Alih alih sekedar alat, survei justru jadi tujuan utama, bagian strategi pemenangan untuk mengkonstruksi, membingkai keadaan. Survei lalu dijadikan cara untuk memunculkan calon pemimpin dan menenggelamkan calon pemimpin lain.
Dulu parlemen yang bergemuruh disebut Soekarno syarat mutlak kuatnya negara. “Tidak ada negara yang betul betul hidup, jika lembaga perwakilannya tidak mendidih seperti kawah candradimuka, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya. Maka, perjuangkanlah ideologimu sehebat-hebatnya dalam lembaga perwakilan...” ujar Soekarno saat berpidato di rapat Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Juni 1945.
(Dok. Soekarno saat berpidato. Sumber: ANTARA FOTO)
Kini, 78 tahun setelah Soekarno berseru di mimbar yang terhormat itu, seorang yang mengaku pewaris ideologinya, bagian elit partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, putri sang proklamator itu, pada sebuah rapat di gedung parlemen berseru:
“Republik di sini nih gampang. Lobby-nya jangan di sini Pak. Ini di sini nurut bosnya masing-masing."
Yang dipertuan agung, anggota dewan yang terhormat itu, bicara bahwa ia bisa diperintah apapun oleh sang bos, juragan, majikan. Tapi yang disebut bos bukanlah rakyat yang telah mengantarkan ia ke gedung parlemen, tetapi Ketua Umum Partai Politik. Betapa tak menariknya politik sekarang.
(Ecep Suwardaniyasa Muslimin)
Bahlil Ungkap Nasib Dua Anggota Golkar di DPR Usai Jadi Pejabat Pemerintah, Bakal Diproses PAW
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa dua anggota DPR dari Golkar yang menjadi pejabat pemerintah akan mengundurkan diri dan diproses PAW.
