Belajar dari China
- tim tvonenews
Fatwa ini kita kenal sebagai awal mula reformasi ekonomi. China lalu mengalami ‘gaige’, ‘kaifang’ hampir di semua bidang. Pada era 1980-an China sangat aktif mengetuk pintu pintu negara negara negara lain untuk berinvestasi, mengajak lembaga lembaga finansial dunia masuk, merayu perusahaan-perusahaan multinasional membangun pabrik pabrik di China. Kita ingat slogan Deng:
“Saya tak peduli kucing hitam atau putih, yang terpenting bisa menangkap tikus.”
Memang transformasi itu bukan tanpa gejolak. Pada 1989 salah satu unjuk rasa mahasiswa terbesar di China pecah. Ribuan pemuda dan mahasiswa yang meminta demokrasi diberikan sepenuhnya, birokratisasi dan korupsi yang membelit pejabat diberantas. Mereka berkumpul di depan pintu Gerbang Kedamaian Surga di Lapangan Tian Anmen, tapi tak mendapat respon apapun dari penguasa Partai Komunis China.
Li Peng justru mengirim tentara menembaki pengunjuk rasa, tank tank dikerahkan menggilas demonstran yang disebut sebagai perusuh “kontrarevolusioner’. Ratusan mahasiswa gugur, sisanya melarikan diri, berdiaspora ke banyak negara. Dunia menganggap peristiwa ini sebagai salah satu tragedi kemanusian terburuk dalam sejah China.
(Unjuk rasa mahasiswa di Lapangan Tiananmen, China, 1989. Seumber: AP Photo/Sadayuki Mikami)
Namun, China memang akhirnya menjadi sadar, banyak hal yang harus diperbaiki di antaranya pemberantasan korupsi. Pada 1998, Zhu Rongji saat dilantik sebagai Perdana Menteri memerintah jajarannya menyiapkan 100 peti mati untuk para koruptor. “Gunakan 99 peti itu untuk koruptor, sisakan 1 peti untuk saya bila saya korupsi," ujarnya.
China beruntung karena tak pernah setengah hati mempraktikan kebijakan apapun. Lalu, pada 2000 seorang anggota Kongres Rakyat Nasional terbukti melakukan korupsi sebesar 41 juta yuan dan dijatuhi hukuman mati. Berita ini mencengangkan rakyat China dan dunia.
Setelah itu hampir setiap bulan, pemerintah China mempertontonkan hukuman mati untuk koruptor di ruang publik. Tercatat hingga tahun 2002 sudah 4.300 koruptor yang dihukum mati di China. Jumlah yang melebihi jumlah hukuman mati di 68 negara (Amnesti Internasional).
Setelah kebijakan antikorupsi, birokrasi lalu diserahkan pada teknokrat terdidik. Pada 2000 muncul kebijakan semua pegawai pemerintah harus lulusan universitas, pemimpin di tingkat Kabupaten harus minimal bergelar master, dan semua menteri dan wakil menteri harus bergelar doktor.
