Melawan Sejarah
- tim tvonenews
Pemerintah juga harus sadar, “politisasi tambang,” menukar daya kritis, mengkooptasi ormas ormas keagamaan dengan memberikan “gula-gula” izin usaha pertambangan sangat berbahaya di masa depan: kita kehilangan barisan kelas menangah sipil untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Pada akhirnya kualitas kebijakan pemerintah akan mengalami degradasi.
Demikian, saya bersyukur ketika Muhammadiyah sebagai salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia memilih menahan diri dalam hal pemberian izin usaha pertambangan. Dengan ini Muhammadiyah tetap kukuh menegakkan nalar publik dalam bernegara. Muhammadiyah bukan saja telah menjaga marwah organisasi, tapi juga tetap bersetia menjaga pesan pendirinya Kiai Ahmad Dahlan, “Hidup hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah”. Ecep Suwardaniyasa Muslimin
Tak Boleh Pukul Rata, Moratorium IUP Harus Pertimbangkan Pelaku Usaha Tambang Taat Aturan
Kebijakan pemerintah mengevaluasi & menghentikan sementara (moratorium) Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya di wilayah Kalimantan Timur, memunculkan efek domino.
