Ijazah Gibran, Jangan Buka Kotak Pandora
- tvOnenews/Julio Trisaputra
Pertanyaan pertama bukanlah apakah cukup banyak partai yang mendukungnya, melainkan apakah dasar konstitusionalnya terpenuhi dan apakah bukti yang tersedia dapat menopang proses tersebut?
Jangan sampai ada kesan, DPR juga hanya keras ketika menyangkut tokoh yang tidak disukai. Ingat, DPR akan dihormati bukan karena mampu menjatuhkan seseorang, melainkan karena mampu membedakan kapan kekuasaan harus digunakan dan kapan kekuasaan harus dibatasi.
Untuk meredakan, Gibran juga bisa proaktif menjelaskan secara terbuka riwayat pendidikan, dokumen kelulusan yang relevan, serta dasar penyetaraan yang digunakan dalam pencalonannya. Dasarnya jelas, terdapat perbedaan antara legalitas jabatan dan legitimasi sosial. Jika penjelasan lengkap, bukan hanya mengakhiri spekulasi, tetapi legitimasi Gibran bisa melonjak. Ini jadi batu loncatan untuk melaju di pemilu 2029.
Maka, penyelesaian terbaik atas polemik ijazah Gibran bukanlah kemenangan telak satu kubu atas kubu lainnya. Penyelesaian terbaik adalah ketika seluruh pihak bersedia menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompoknya.
Jangan sekali kali kita gegabah membuka kotak pandora politik, menyelesaikan persoalan memunculkan dampak jauh lebih besar daripada masalah awalnya. Jika tak hati hati, bisa jadi persoalan akan berkembang dan bergeser dari persoalan persoalan awal yang tak bisa dikelola oleh anak bangsa di DPR. Jika ini yang terjadi, kita semua ikut cilaka. (ecp)
Mencuat Isu Pemakzulan Gibran Mempengaruhi Posisi Prabowo, PDIP: Itu Ancaman, Bahkan Sandera
Usai putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (Suket) Wapres Gibran. Kini, mencuat pula isu pemakzulan Gibran mempengaruhi posisi Presiden Prabowo
