VIVAnews - Anggodo Widjojo akhirnya resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis kemarin. Adik buronan korupsi Anggoro Widjojo itu dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur.
Anggodo menjadi tersangka setelah tiga kali diperiksa penyelidik KPK. Setelah pemeriksaan ketiga, KPK sepakat meningkatkan kasus Anggodo ini ditingkatkan menjadi penyidikan. Anggodo pun langsung ditetapkan sebagai tersangka.
Anggodo dijerat dengan tiga pasal, yakni Pasal 15 dan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 53 KUHP.
Pasal 15 mengatur mengenai percobaan melakukan mufakat jahat, sedangkan Pasal 21 mengatur mengenai percobaan untuk menghalangi proses penyelidikan hingga penuntutan KPK dalam satu kasus.
Dugaan penghalangan ini terungkap saat Anggodo mengaku menggelontorkan uang Rp 5,1 miliar untuk menghentikan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan. Anggoro Widjojo, bos PT Masaro Radiokom, diduga terlibat dalam kasus ini.
Pada Rabu 4 November 2009, Anggodo Widjojo sempat diperiksa polisi usai rekaman Komisi Pemberantasan Korupsi diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi. Polisi memeriksa Anggodo sebanyak enam sangkaan.
Namun meski sudah menyiapkan enam sangkaan, polisi mengaku masih saja belum menemukan bukti yang cukup untuk menjadikan Anggodo sebagai tersangka. Anggodo tidak ditahan.
"Sampai sekarang penyidik belum bisa menemukan alat bukti yang cukup," kata Inspektur Jenderal Nanan Soekarna yang saat itu menjabat juru bicara Mabes Polri.
Enam sangkaan yang kepada Anggodo adalah pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan institusi Polri, penyuapan, perbuatan memfitnah orang lain, dan pengancaman.
Nama Anggodo ini mencuat saat transkrip rekaman rekayasa kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah beredar. Selain itu, peranan Anggodo dalam kasus pimpinan nonaktif KPK ini juga terungkap saat rekaman diperdengarkan di MK.
hadi.suprapto@vivanews.com
Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Golkar cenderung mendorong Ridwan Kamil (RK) maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang DKI Jakarta.
