- Antara/Salis Akbar
VIVAnews - Mantan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa posisi Jaksa Agung Hendarman Supandji problematik karena tidak dilantik bersama dengan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Apakah Yusril tahu persoalan ini sejak lama?
"Saya baru mempelajari secara serius masalah ini setelah saya ditetapkan sebagai tersangka," kata Yusril saat dihubungi VIVAnews, Senin 5 Juli 2010. "Jadi tersangka, saya harus pelajari segala hal dong."
Yusril sangat yakin tidak ada keppres pemberhentian dan pengangkatan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung di era kedua Kabinet Indonesia Bersatu. "Kalau ada, tentu sudah dilantik dia di istana."
Yusril pun tak mau kalah bila dirinya dicecar dengan pertanyaan, kenapa baru sekarang mengungkap problematik jabatan Jaksa Agung? "Kejaksaan pun lebih gila. Sisminbakum sudah ada sejak delapan tahun lalu. Kenapa baru dipermasalahkan sekarang?"
Yusril merinci bahwa Sisminbakum berlaku di tujuh kepemimpinan menteri Hukum/Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tiga presiden. "Kalau ini (Sisminbakum) salah, mengapa tidak dari dulu? Kenapa sampai ada tujuh menteri baru dipersoalkan," kata dia.
Kejaksaan, kata dia, bisa mengusut satu kasus tanpa harus ada laporan dari masyarakat. Bahkan, sambungnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menerima laporan kasus ini pada 2006 namun tidak ditindaklanjuti. "Karena tidak ada laporan kerugian negara dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)."
Dia lalu mempertanyakan mengapa Kejaksaan Agung begitu ngotot menyeretnya sebagai tersangka. "Kejaksaan pun meminta pendapat BPKP soal kerugian negara tapi jawabannya BPKP tidak dapat memastikan dan tidak dapat menyimpulkan kerugian negara sekitar Rp400 miliar."
Menurut Anda, angka itu lantas didapat darimana? "Itu hasil hitungan jaksa selama delapan tahun Sisminbakum beroperasi," jelasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan pemohon yang menggunakan layanan Sisminbakum dikenakan biaya Rp1,25 juta. Dalam delapan tahun Sisminbakum beroperasi, ada sekitar 400 ribu pemohon. "Jaksa kemudian tinggal mengalikan saja. Ini kan hitungan yang aneh dan membunuh karakter," kata dia.
Pasalnya, sambung dia, pengadaan layanan Sisminbakum murni menggunakan uang swasta karena pemerintah saat itu krisis ekonomi. "Sama sekali tidak menggunakan uang negara, tidak seperti kasus Bank Century yang jelas-jelas memakai uang negara triliunan rupiah," kata dia lagi.
Jika semua uang yang dibayar publik harus masuk kas negara, "mana ada perusahaan swasta yang mau investasi. Dari mana dia bayar pegawainya? Lagi pula dalam 10 tahun, aset Sisiminbakum akan diserahkan ke negara," kata dia. (np)
Tim Cook Puts Investment to Build Apple Developer Academy in Indonesia
The Industry Minister, Agus Gumiwang Kartasasmita ensured that Apple's Chief Executive Officer (CEO), Tim Cook puts investment in Indonesia.
