- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengharapkan kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah bisa diselesaikan di luar jalur pengadilan. Dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menjerat keduanya berpeluang dibuka kembali setelah Mahkamah Agung (MA) tidak menerima pengajuan peninjauan kembali (PK) atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kasus Bibit-Chandra.
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai arahan Presiden SBY itu bisa dijadikan panduan teknis dalam menyelesaikan perkara Bibit-Chandra.
"Ada dua pilihan, pertama Kejaksaan Agung harus melakukan penghentian perkara. Kedua, Kejaksaan Negeri mengeluarkan SKPP baru," kata Anas dalam acara penanaman 999.999 pohon dan HUT Partai Demokrat di Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara, Minggu 10 Oktober 2010.
Dari dua pilihan itu, sambung Anas, Kejaksaan dipersilakan memilih yang terbaik. "Kami tidak bisa intervensi secara teknis," ucapnya.
Dalam pertimbangannya, MA menilai Kejaksaan tidak memiliki syarat formil untuk mengajukan PK. Anggota Hukum DPR Gayus Lumbuun mengatakan gugatan praperadilan memang hanya sampai pengadilan tinggi. "Kejaksaan kok malah ajukan PK ke MA. Saya tidak menyalahkan vonis MA dalam hal ini, MA sudah betul," kata politisi asal Fraksi PDIP DPR ini.
Gayus mempertanyakan penyelesaikan Kejaksaan atas kasus ini sejak awal masalah muncul. "Kenapa memilih SKPP dalam menyelesaikan masalah? Kenapa bukan deponering?" kata dia.(ywn)
Laporan: Arnes Ritonga | Jakarta Utara
Ajang World Water Forum di Bali, BNPT Ikut Dilibatkan untuk Cegah Terorisme
BNPT memiliki peran penting selaku leading sector penanggulangan terorisme untuk mensukseskan event internasional tersebut guna menjaga citra Indonesia di mata dunia.
