VIVAnews - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) resmi menonaktifkan Mohammad Iqbal sebagai komisioner. "Semua tugas M Iqbal akan dikerjakan anggota komisi yang lain," kata Ketua KPPU Syamsul Maarif di Kantor KPPU, Jakarta, Rabu 17 September 2008.
Keputusan ini dibacakan Syamsul usai rapat pleno yang berlangsung sekitar empat jam dan dihadiri hampir seluruh komisioner. Rapat ini digelar untuk menyikapi tertangkapnya M Iqbal bersama Presiden Direktur First Media Billy Sundoro, di Hotel Aryaduta oleh KPK. Dari tangan M Iqbal didapati uang Rp 500 juta yang diduga uang suap.
Kasus dugaan suap ini diduga terkait dengan putusan KPPU yang memenangkan Astro untuk menayangkan hak siar Liga Inggris. Astro merupakan perusahaan televisi berbayar yang sahamnya sebagian dimiliki First Media.
M Iqbal pernah menjabat sebagai ketua KPPU periode 2001 hingga 2002. Sarjana teknik industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini dikenal juga sebagai ahli koperasi terkemuka di Indonesia. Semasa kuliah, Iqbal sudah terjun ke dunia koperasi sebagai pengurus koperasi kampus.
Karirnya terus meningkat saat masuk ke Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Keseriusannya di bidang koperasi membuat Iqbal terpilih mewakili golongan koperasi di MPR periode 1999-2004. Setelah menjadi wakil utusan koperasi, Iqbal dipilih masuk ke dalam KPPU.
KPPU kini menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum untuk menangani kasus yang menimpa M Iqbal. "Jadi kalau ada pertanyaan mengenai kasus, bisa ditanyakan ke KPK atau pengacara," ujar Syamsul.
Syamsul menjelaskan, KPPU juga sudah meminta keterangan terhadap dua komisioner, Anna Maria Tri Anggraini dan Benny Pasaribu, terkait dengan putusan perkara hak siar Liga Inggris. Namun keduanya menyatakan keputusan itu sudah sesuai dengan prosedur. "Tidak ada yang menyimpang kata mereka," jelas Syamsul.
KPPU, lanjut Syamsul, juga memberikan kesempatan jika KPK ingin memeriksa komisioner Anna Maria dan Benny Pasaribu.
Yuddy: Sikap Prabowo Tunjukkan Kepekaan atas Kondisi Geopolitik
Menpan RB periode 2014-2016 itu pun menilai, bahwa ada arahan dari Prabowo Subianto yang meminta agar para pendukungnya membatalkan aksi turun ke jalan di depan gedung MK
