VIVAnews - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak keberatan atas dakwaan (eksepsi) terdakwa dugaan korupsi biaya akses sistim administrasi badan hukum (siminbakum), Syamsudin Manan Sinaga.
Demikian putusan sela hakim saat dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Eksepsi yang diajukan penasehat hukum telah masuk ke pokok perkara," kata Ketua Majelis Hakim Haswandi, Rabu 20 Mei 2009.
Penasehat hukum dalam eksepsinya mengajukan beberapa poin keberatan. Di antaranya penasehat hukum menilai dakwaan jaksa kabur. Namun, keberatan ini dibantah hakim. "Tidak kabur, dalam dakwaan jelas apa peran dia," kata Hakim Haswandi.
Hal lain yang dijadikan ekspesi penasehat hukum adalah eror in persona. Menurut kuasa hukum terdakwa yang juga Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum itu hanya menjalankan tugas dan melanjutkan kebijakan. Namun, menurut hakim, ''Harus dibuktikan dengan alat bukti-bukti yang sah."
Demikian pula dengan tidak adanya kerugian negara atas sisminbakum.''Ada tidaknya kerugian negara dibuktikan dalam persidangan,'' lanjut Haswandi.
Penasehat hukum Syamsudin yang menyatakan banding atas putusan sela itu.
VIVA.co.id
8 Mei 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Rekomendasi 11 Live-Action Anime Terbaik di Netflix Berdasarkan Rating IMDb Tertinggi
Gadget
14 menit lalu
Tak hanya Avatar: The Last Airbender dan One Piece yang baru saja rilis dan booming, platform streaming raksasa ini juga menawarkan berbagai adaptasi anime live-action.
Rombongan Dari Bogor Geruduk Lembur Pakuan Dukung Dedi Mulyadi Maju di Pilgub Jabar
Jabar
21 menit lalu
Mereka pun kompak menjawab menginginkannya maju sebagai Cagub Jabar. Warga pun siap mendukung sepenuhnya jika KDM mencalonkan di Pilgub Jabar nanti. Menuju Jabar 1
Dalam dua tahun ini lebih dari 70 Internet Service Provider atau ISP baru lahir di Jawa Timur. Saat ini ada sebanyak 120 perusahaan layanan internet di Jawa Timur.
Jusuf Kalla Kritik Rencana Penambahan Kementerian Prabowo: Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja
Wisata
28 menit lalu
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, memberikan kritik terhadap rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi
Selengkapnya
Isu Terkini