- Dispen TNI AL
VIVA – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamaa TNI Yudo Margono hari ini, Rabu, 7 Oktober 2020 memimpin Upacara Serah Terima Jabatan kepada Laksamana Pertama (Laksma) TNI Tunggul Suropati yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI menggantikan Laksda TNI Edi Sucipto sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL). Laksda TNI Edi Sucipto saat ini mendapatkan tugas baru di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Jakarta.
Dikutip VIVA Militer dari keterangan resmi Akademi Angkatan Laut (AAL), selain mengangkat Gubernur AAL yang baru, acara yang digelar di Mabes AL Cilangkap, Jakarta Timur itu, Kasal juga melakukan upacara Sertijab terhadap tiga jabatan strategis Perwira Tinggi (Pati) di lingkungan TNI AL lainnya yaitu, Kepala Pusat Hidrografi dan Oceanografi Angkatan Laut (Kapushidrosal) dari Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro kepada Laksda TNI Agung Prasetiawan.
Kemudian, Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II) dari Laksda TNI Heru Kusmanto kepada Laksda TNI I.N.G. Sudihartawan, dan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) dari Laksma TNI Mohamad Zaenal kepada Kolonel Laut (S) Julius Widjojono.
Untuk diketahui, Pejabat baru Kapushidrosal Laksda TNI Agung Prasetiawan merupakan lulusan AAL Angkatan ke-32 Tahun 1987, sebelumnya dia menjabat sebagai Asrenum Mabes TNI. Sementara, Pangkoarmada II Laksda TNI I.N.G. Sudihartawan yang menggantikan Laksda TNI Heru Kusmanto merupakan lulusan AAL Angkatan ke-32 Tahun 1987, dia sebelumnya menjabat sebagai TA. Pengkaji Bid. SKA Lemhannas.
Semetara, Gubernur AAL Laksma TNI Tunggul Suropati yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) Mabes TNI, merupakan lulusan AAL Angkatan ke-33 Tahun 1988. Dan Kadispenal Kolonel Laut (S) Julius Widjojono yang sebelumnya menjabat Paban I Ren Spersal merupakan lulusan AAL Angkatan ke-35 Tahun 1989.
Baca juga : Prajurit TNI Temukan Lagi Kristal Berharga Miliaran Dekat Malaysia
2 Transgender Thailand Mencari Pembebasan dari Dinas Wajib Militer
Transgender Thailand Parida Kerayuphan dan Kantong Passarapon meminta pembebasan tugas dinas wajib militer.
