Mantan Kepala Bais TNI Angkat Bicara Tentang Gerakan Separatis Papua
- Istimewa
VIVA – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Laksda TNI (Purn) B. Soleman Ponto angkat bicara tentang polemik yang terjadi di Papua belakangan ini.
Menurut Laksda TNI Soleman Ponto, persoalan di Papua harus diselesaikan melalui pendekatan kemanusiaan yang didasarkan pada Hukum HAM (Hak Asasi Manusia) dan pendekatan keamanan didasarkan kepada Hukum Humaniter. Sebab, Hukum HAM dan Humaniter dipakai karena keuniversalan hukum ini berlaku dalam dunia internasional.
Lebih jauh lagi, purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Laut itu menjelaskan bahwa ada konflik yang tidak bisa digolongkan menjadi konflik bersenjata yaitu kekacauan atau tindakan kriminal bersenjata seperti halnya yang terjadi di Papua saat ini.
"Situasi di Papua saat ini bukanlah konflik bersenjata, karena yang berada di Papua saat ini adalah kelompok kriminal bersenjata (tindakan kekerasan bersenjata)," kata Laksda TNI (Purn) Soleman Ponto dalam keterangan yang diterima VIVA Militer, Jum'at, 4 Desember 2020.
Lebih jauh dia memaparkan, bahwa dalam konflik bersenjata sekalipun, Hukum Humaniter konflik dibagi menjadi dua bagian yaitu konflik bersenjata Internasional dan konflik bersenjata internal.
“Apabila ada pasukan pembangkang bersenjata melakukan perlawanan terhadap angkatan bersenjata suatu negara, maka itu adalah konflik bersenjata internal,” ujarnya.
Sedangkan dalam Hukum HAM, pria lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1978 itu menjelaskan, bahwa terdapat tiga poin mengenai keadaan Papua pada saat ini. Pertama, mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak kelompok dan dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang dilakukan pemerintah atau aparatnya maupun aktor non-negara yang terlibat.
Kedua, hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun oleh siapa pun. Ketiga, hak untuk menentukan nasibnya sendiri (Internal dan Pemisahan ‘pembebasan dan separatis’).
Baca juga: Panglima Kostrad TNI Dianugerahi Bintang Dharma dari Presiden Jokowi
