Mantan Kasdam Brawijaya Bongkar Perilaku Jenderal TNI Andika Perkasa
- Dispenad
VIVA – Mantan Kasdam V/Brawijaya, Mayjen TNI (Purn) Widodo Iryansyah membongkar perilaku Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa ketika masih menjabat sebagai Panglima Kodam XII/Tanjungpura pada tahun 2018 lalu.
Menurut Mayjen TNI (Purn) Widodo Iryansyah, dirinya pernah bertugas bersama Kasad ketika baru pecah bintang satu pada tahun 2015 silam. Ketika masih berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) tahun 2015-2017, Widodo ditugaskan oleh Panglima TNI untuk bertugas di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Malaysia menjabat Komandan Korem (Danrem) 121/Alambhana Wanawai dibawah komando Kodam XII/Tanjungpura. Dan pada tahun 2018, posisi Pangdam XII/Tanjungpura dipegang oleh Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Andika Perkasa.
Pria kelahiran Surabaya yang sempat menjabat Koorsahli Kasad itu menjelaskan, situasi di wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Malaysia tempatnya bertugas itu jauh berbeda dengan di wilayah perkotaan lainnya. Menurutnya, kondisi jalan di wilayah perbatasan ketika dia bertugas di sana masih sangat rusak dan tak jarang harus menerobos hutan untuk melintasi antara desa yang satu menuju desa lainnya.
Selain permasalahan infrastruktur yang belum memadai ketika itu, lanjut Mayjen TNI Widodo, kondisi perekonomian warga pun masih sangat memprihatinkan. Sehingga tak jarang banyak masyarakat perbatasan yang beranggapan bahwa menjadi warga negara tetangga, Malaysia lebih layak dibandingkan menjadi Warga Negara Indonesia yang kurang perhatian dari pemerintahnya sendiri.
"Ini kan sangat mencolok sekali perbedaannya, sehingga tantangan bagi kita di perbatasan itu bagaimana agar masyarakat perbatasan ini tidak luntur kebangsaannya, tidak luntur kebanggaannya bahwa dia itu warga negara Indonesia. Kalau itu kita biarkan lama-lama mereka bisa tidak bangga dengan indonesia, karena dia melihat negara seberang kok bisa maju seperti itu, sementara mereka di Indonesia terbelakang," kata Mayjen TNI (Purn) Widodo Iryansyah dikutip VIVA Militer dari rekaman video Dispenad, Selasa, 29 Desember 2020.
Dia menambahkan, mutu pendidikan di daerah perbatasan pun sangat jauh jika dibandingkan dengan daerah atau wilayah perkotaan yang lainnya. Sehingga, Mayjen TNI (Purn) Widodo ketika itu mewajibkan seluruh Perwira TNI yang bertugas di Alabhana Wanawai untuk turun mengajar ke sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar.
"Mutu pendidikannya juga seperti itu, jadi kami mengajak kepada Pemerintah Daerah untuk terjun langsung melihat rakyatnya, dan kalau di perbatasan Kalimantan Barat sana saya wajibkan untuk Perwira Menengah itu untuk menjadi guru di sekolah-sekolah. Karena ada guru bantu dari kota banyak yang tidak kerasan tinggal di sana kan," ujarnya.
Saking ketertinggalannya daerah itu, Widodo Iryansyah mengisahkan, ada sebuah desa yang sejak 73 tahun lalu tidak pernah mengibarkan bendera Merah Putih. Bahkan, masih banyak warga di desa itu yang tidak mengetahui bahwa 17 Agustus adalah hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
"Di situlah saya lihat, yang dibilang orang sebagai etalase negara wujudnya seperti itu. Dia ada potensi kopi, potensi pisang, potensi buah-buahan, tapi jalan untuk mereka lalui ke kota untuk membawa hasil barangnya itu tidak ada. Berhari-hari mereka jalan kaki itu tidak mungkin. Nah, dengan kita membuat jalan sepeda motor bisa lalui, akhirnya hasil bumi mereka itu bisa dijual mereka, ada nilai ekonominya lah. Akhirnya kesejahteraan mulai meningkat secara perlahan-lahan," paparnya.
- Dispenad
Kondisi di wilayah perbatasan itu, membuat mantan Danrem 121/Abw itu memberanikan diri untuk melaporkan situasi di lapangan kepada Pangdam XII/Tanjungpura yang saat itu dijabat oleh Mayjen TNI Andika Perkasa.
Widodo mengungkapkan, berbagai persoalan yang ada di wilayahnya itu ketika Mayjen TNI Andika Perkasa melakukan kunjungan kerja ke Danrem 121/Abw. Dan ternyata, lanjut Widodo, Pangdam Tanjungpura langsung memberikan arahan kepada dirinya untuk melakukan perekrutan calon tentara yang diambil dari putra daerah di wilayah perbatasan.
Hanya saja, lanjut Widodo, hampir semua anak-anak di wilayah perbatasan tidak memenuhi standar untuk masuk tentara karena persoalan kesehatannya yang kurang memadai karena faktor kemiskinan, batas tinggi badannya tidak mencukupi, serta tidak adanya sarana atau fasilitas olahraga yang memadai bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan itu.
"Akhirnya kami memberanikan diri melaporkan kepada Pangdam agar bagaimana anak-anak perbatasan ini bisa kita jadikan tentara walaupun dibawah standar. Contohnya, kalau tentara itu tingginya minimal 163 cm kami lapor ke Pangdam bahwa rata-rata tinggi anak-anak perbatasannya tingginya dibawah 163 cm. Dan yang luar biasa dan membuat saya kaget, petunjuk Pangdam saat itu, ya sudah masukan saja, yang penting dia sehat, yang penting dia mentalnya kuat, yang penting dia memang betul-betul ingin jadi tentara," katanya menirukan arahan Pangdam Tanjungpura ketika itu.
Ternyata benar saja arahan Mayjen TNI Andika Perkasa ketika itu, menurut Widodo, begitu banyak masyarakat perbatasan jadi tentara mereka menjadi kebanggaan masyarakat di sana. "Itu yang namanya Kepala Suku-Kepala Suku Dayak yang ada di perbatasan itu sangat mengeluh-eluhkan Dandim, sangat mengeluh-eluhkan Danrem, karena putra-putra yang terbaik mereka itu diberikan kesempatan untuk menjadi tentara," ujarnya.
"Ini kesan yang saya dapatkan dari Jenderal Andika yang sekarang Kasad itu. Jadi terobosan-terobosan itu yang memang harus berani diambil oleh Panglima Kodam XII/Tanjungpura waktu itu. Beliau berani membuat terobosan, dan memang betul, yang tahu persis kesulitan daerahnya ya putra daerah, dan petunjuk beliau waktu itu adalah tidak boleh putra daerah itu ditugaskan di luar daerahnya, harus dikembalikan lagi ke daerah asalnya. Diberikan ilmu, dibekali ilmu untuk membangun desa. Itulah keberanian Jenderal Andika ketika menjadi Pangdam Tanjungpura dulu," tambahnya.
Baca juga: Sebulan Jaga Nyawa Jokowi, Brigjen TNI Agus Subiyanto Naik Bintang Dua
