Nasib Para Jenderal TNI 10 Tahun Terkubur dari Kursi Menhan Rezim SBY
- SBY
VIVA – Ada sebuah fakta sejarah penting tentang nasib para jenderal Tentara Nasional Indonesia, di era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.
Sejak Jenderal TNI (Hor) (Purnawirawan) SBY dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2004 hingga melepas jabatannya pada 20 Oktober 2014, tak ada seorangpun tokoh militer yang dipercayanya untuk duduk di kursi Menteri Pertahanan.
Selama 10 tahun berkuasa, jenderal TNI jebolan Akademi Militer 1973 memiliki dua orang Menteri Pertahanan, keduanya dari kalangan profesional. Pada Kabinet Indonesia Bersatu I, SBY menempatkan Juwono Sudarsono. Lalu, pada Kabinet Indonesia Bersatu II, SBY mempercayakan jabatan Menhan kepada seorang Sarjana Teknik, Purnowo Yusgiantoro.
Memang, di era SBY tak ada aturan yang mewajibkan seorang presiden untuk menempatkan kalangan militer untuk berkarier sebagai Menhan. Berbeda dengan zaman Presiden Soeharto, dimana Undang-undang mengatur jabatan Menhan boleh dipegang oleh Panglima TNI dengan rangkap jabatan.
Selama 32 tahun berkuasa, semua Menteri Pertahanan era Presiden Soeharto diisi jenderal-jenderal TNI. Mulai dari Jenderal TNI Maraden Panggabean, Jenderal TNI M Jusuf, Jenderal TNI Poniman, Jenderal TNI LB Moerdani, Jenderal TNI Edi Sudrajat dan Jenderal TNI Wiranto.
Posisi Menteri Pertahanan mulai dijabat kalangan non militer saat jabatan Presiden RI dipegang kalangan sipil, yakni KH Abdurahman Wahid. Ketika itu Gus Dur menempatkan Juwono Sudarsono sebagai Menhan, dilanjutkan dengan melantik Mahfud MD di periode selanjutnya.
Di era pemerintahan Megawati, walau berasal dari kalangan sipil. Tapi Megawati masih percaya tokoh TNI menjabat Menhan. Ada dua Menhan di era Megawati. Yang pertama adalah Jenderal TNI Agum Gumelar dan kemudian Matori Abdul Jalil.
Yang menarik adalah, setelah 10 tahun terkubur di rezim SBY. Tokoh-tokoh TNI kembali mendapatkan kepercayaan untuk menjabat Menteri Pertahanan. Di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah dua jenderal TNI yang jadi Menhan.
Yaitu pada Kabinet Kerja I dipegang oleh Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan saat ini dipercayakan kepada Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto.
Perlu diketahui, memang Menhan merupakan salah satu dari tiga jabatan menteri yang memiliki kewenangan luar biasa.
Sebab, bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri, seorang Menteri Pertahanan dapat bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
Dan sesuai Undang-undang Dasar 1945, Menhan dan Mendagri serta Menlu adalah tiga lembaga kementerian yang tak dapat diubah dan dibubarkan oleh Presiden.
Selain di kursi Menteri Pertahanan. Secara keseluruhan SBY juga sangat minim memberikan kesempatan pada tokoh TNI untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan.
Dari catatan VIVA Militer, dalam dua periode jadi Presiden, SBY hanya memberikan kesempatan pada 4 jenderal TNI saja menjadi menteri. Yaitu Laksamana TNI (purn.) Widodo Adi Sutjipto dan Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto sebagai Menkopolhukam; kemudian Letjen TNI (Purn.) Sudi Silalahi sebagai Menteri Sekretaris Negara; dan Mayjen TNI (Purn.) Evert Ernest Mangindaan sebagai Menteri Perhubungan.
