- South China Morning Post (SCMP)
VIVA – Setelah Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendapat cap teroris dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, sejumlah pasukan TNI akan dikerahkan ke Papua untuk memaksimalkan keamanan Bumi Cenderawasih.
VIVA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, tercatat ada dua pasukan dari batalyon infanteri (Yonif) yang akan diberangkatkan ke Papua. 400 personel Yonif 315/Garuda atau yang dikenal dengan julukan "Pasukan Setan" tengah mempersiapkan diri untuk berangkat.
Tak hanya itu, TNI Angkatan Darat juga akan mengirim pasukan dari Yonif Mekanis 521/Dadaha Yudha dan Yonif/121 Macan Kumbang.
Langkah cepat pemerintah lewat TNI ini banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang menyayangkan. Salah satu sosok yang menganggap keputusan pemerintah kurang tepat adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) dan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo.
- Facebook/Penerangan Kostrad
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, Papua disebut Gatot masih dalam situasi tertib sipil. Apalagi menurutnya, Papua sebagai provinsi termuda di wilayah Indonesia masih harus mendapatkan perhatian lebih.
"Saya justru sedih bahwa dikatakan berangkat ke Papua untuk bertempur. Ini adalah suatu gambaran yang membuat saya sedih. Mengapa? Papua itu adalah wilayah provinsi termuda Negara Kesatuan Republik Indonesia, satu," ujar Gatot dikutip VIVA Militer dari tvOne.
"Yang kedua, berdasarkan Perpu No.23 Tahun 1959 bahwa Papua masih kondisi tertib sipil. Sehingga apapun yang terjadi di sana, operasi militer selain perang di sana, harusnya operasi pokoknya adalah operasi teritorial. Didukung intelijen, operasi tempur dipersiapkan," katanya.
Taktik menerapkan operasi teritorial yang terpadu bersama intelijen, dianggap Gatot adalah hal yang harus pertama dilakukan. Sementara, operasi tempur juga harus dipersiapkan.
- Yonif 315/Garuda
Pemilihan operasi teritorial sebagai strategi utama adalah untuk merebut kepercayaan masyarakat Papua pada umumnya, dan anggota OPM khususnya. Sebab walau bagaimana pun, para anggota OPM adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
"Dalam arti kata, operasi teritorial itu adalah operasi memperebutkan hati dan pikiran rakyat. Karena, yang dihadapi adalah rakyat kita sendiri," ucapnya.
Roadmap Repatriasi Hak Militer Sumber Daya Pertahanan Negara
Roadmap repatriasi hak militer Sumber daya pertahanan negara.
