Hadapi Masa Reuni Akbar 212, TNI Terjunkan 1.980 Pasukan
- Pendam Jaya/Jayakarta
VIVA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) hari ini siaga penuh membantu aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara dalam mengantisipasi kedatangan massa yang rencananya akan melakukan aksi Reuni Akbar 212 di sekitar Monas, Jakarta Pusat.
Kesiapan prajurit TNI dalam mengantisipasi kedatangan masa Reuni Akbar 212 itu telah ditunjukkan dengan digelarnya TFG (Tactical Floor Game) serta Apel Kesiapan Pasukan yang dipimpin oleh Asisten Operasi Kepala Staf Daerah Militer (Asops Kasdam) Jaya/Jayakarta Kolonel Inf Dody Try Winarto di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada hari Rabu, 1 Desember 2021 kemarin.
Untuk mengantisipasi kerumunan masa aksi, TNI telah mengerahkan 1.980 personel yang disebar disejumlah titik lokasi strategis wilayah Ibukota Jakarta dan sekitarnya.
Meski telah mengerahkan ribuan pasukan, Asops Kasdam Jaya menyampaikan pesan khusus kepada seluruh prajurit TNI yang akan menghadapi masa aksi Reuni Akbar 212. Kolonel Inf Dody berpesan agar seluruh prajurit TNI yang ditugaskan dapat benar-benar menyiapkan mental dan fisik untuk menghadapi para demonstran, serta mengedepankan sikap humanis dan persuasif dalam menghadapi masyarakat yang berunjuk rasa.
“Berikan rasa simpatik kepada masyarakat Ibukota dalam pengamanan bila terjadi kegiatan Reuni Akbar 212, dan jalin selalu koordinasi yang baik dengan aparat Kepolisian," kata Asops Kasdam Jaya Kolonel Inf Dody Try Winarto dalam keterangan resmi yang diterima VIVA Militer, Kamis, 2 Desember 2021.
Sementara itu, Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin Budi Saputra menyampaikan, pelibatan prajurit Kodam Jaya dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan, merupakan bentuk sinergitas Kodam Jaya dengan unsur Polri maupun unsur terkait lainnya dalam upaya menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban di wilayah DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara.
"Harapannya setelah dilaksanakannya Apel Kesiapan Pasukan, khususnya Prajurit Kodam Jaya yang diterjunkan di lapangan tidak salah dalam bertindak, mengetahui betul tindakan apa yang harus dilakukan dengan benar, tidak terjadi keraguan dalam mengambil langkah dan tindakan yang benar dalam melaksanakan tugas pengamanan," kata Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin Budi Saputra.
DPR Buka Peluang Revisi UU Peradilan Militer Dipercepat, Tak Harus Tunggu Tenggat 2028
DPR membuka peluang untuk mempercepat revisi UU Peradilan Militer setelah MK memberi tenggat dua tahun untuk memperbaiki aturan peradilan anggota TNI.
