TNI AL Siagakan 12 Kapal Perang untuk Kawal Forum KTT G20 di Bali

Selasa, 27 September 2022 - 14:34 WIB

Oleh :

Rifki Arsilan

VIVA Militer: Kapal perang TNI.

Sumber :

TNI Angkatan Laut

VIVA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, Angkatan Laut akan mengerahkan 12 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengamankan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

12 kapal perang TNI Angkatan Laut itu rencananya akan dikerahkan di sekitar wilayah perairan Bali untuk mengamankan serta mengawal para tamu negara-negara sahabat yang akan menghadiri Forum Internasional KTT pada November 2022 nanti.

“Sementara ini kita siapkan 12 KRI yang kita siapkan (untuk pengamanan KTT G20),” kata KSAL Laksamana Yudo Margono di Markas Komando Armada (Koarmada) I, Jakarta Pusat, Selasa, 27 September 2022.

Dia menambahkan, saat ini jajarannya terus mematangkan dan melaporkan persiapan pengamanan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Ia menegaskan bahwa pada intinya TNI Angkatan Laut siap mengamankan pelaksanaan KTT G20.

“Kita siap, nanti dengan unsur-unsur yang digelar apakah nanti penggerakan unsur dari pangkalan atau menggunakan unsur gelar, ini masih dalam rapat,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, nantinya Panglima Koarmada II Laksamana Muda (Laksda) T.S.N.B. Hutabarat akan dipercaya menjadi komando pengendali operasi (Kodalops) pengamanan KTT G20 untuk wilayah perairan.

Yudo menjelaskan, Pangkoarmada II Laksda TNI Hutabarat nantinya bertugas untuk mengatur kapal perang asing yang akan memasuki wilayah teritorial Indonesia.

“Nanti harus dalam satu kendali karena ini wilayah teritorial Indonesia, ya tentunya kita yang akan mengendalikan mereka,” kata Yudo.

Lebih jauh lagi, Yudo memaparkan, TNI Angkatan Laut nantinya akan mengatur sektor perairan untuk penempatan KRI maupun kapal perang asing yang akan masuk ke wilayah perairan Indonesia.

Menurutnya, sejauh ini sudah ada kesepakatan internasional mengenai kedatangan kapal perang asing.

Kehadiran kapal perang asing tersebut tak lain untuk pengamanan kepala negara mereka yang datang ke suatu negara.

“Ini sudah menjadi kesepakatan internasional di mana di suatu negara yang melaksanakan kegiatan dan kapal asing yang akan mengamankan kepala negaranya di wilayah teritorial kita, ya kita yang akan mengatur untuk sektor patrolinya dari unsur-unsur tersebut,” katanya.