Panglima TNI Bentuk 5 Batalyon Penyangga Daerah Rawan Baru untuk Papua, Ini Kata Jenderal Maruli
- Dispenad
Jakarta, VIVA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto baru saja meresmikan 5 Batalyon baru, yaitu Batalyon Penyangga Daerah Rawan (PDR) yang akan ditugaskan di wilayah pedalaman Papua.
Menanggapi pembentukan 5 Batalyon baru yang akan memperkuat jajaran TNI itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa pembentukan Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (PDR) bukan hanya untuk menangani kerawanan keamanan di wilayah Papua semata, tetapi juga untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Satuan ini, lanjut Kasad, diharapkan berperan dalam bidang pertanian, peternakan, dan membantu kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.
“PDR tidak hanya dibentuk untuk menangani kerawanan, tetapi juga untuk membantu masyarakat melalui kompi produksi yang difokuskan pada pertanian dan peternakan. Ini adalah ide brilian dari Menhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah rawan,” Kata KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam keterangan resminya, Kamis, 3 Oktober 2024.
Lebih jauh lagi, Jenderal Maruli juga menjelaskan bahwa Batalyon PDR akan dilengkapi dengan alat pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan serta mendukung keamanan dan pembangunan di daerah tertinggal.
Lima batalyon yang baru dibentuk, kata Jenderal Maruli, masing-masing akan ditempatkan di wilayah Papua dan Papua Barat, termasuk Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha di Keerom, Yonif 802/Wimani Mambe Jaya di Sarmi, Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri di Boven Digoel, Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha di Merauke, dan Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap di Sorong, Papua Barat Daya.
Selain di Papua, Kasad menyebut bahwa Batalyon serupa akan dibentuk di wilayah lain yang membutuhkan dukungan keamanan dan pembangunan.
"Yonif PDR memiliki peran yang lebih spesifik dalam menangani kerawanan dan membantu percepatan pembangunan. Dengan pendekatan kolaboratif, PDR akan fokus pada ketahanan pangan, pembangunan masyarakat, serta menjaga keamanan di wilayah rawan," ujarnya.
Anggota Dewan Usul yang Terlibat Tawuran Dihukum Ikut Pendidikan Militer
Anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo mengusulkan agar warga yang terlibat aksi tawuran baik itu antarkampung atau antarsekolah diberi hukuman mengikuti pendidikan militer
