Menhan Sjafrie Kumpulkan Purnawirawan Jenderal TNI-Polri dan Para Pakar untuk Bahas Isu Strategis Nasional

Jakarta, VIVA – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) hari ini menggumpulkan sejumlah purnawirawan jenderal TNI, Polri, serta para pakar/akademisi di Kantor Kemenhan RI, Jakarta Pusat.

Pertemuan para anggota DPN yang digelar di Gedung Bhineka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia itu dilakukan berdasarkan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pemerintahan saat ini.

"Saya sebagai Ketua Harian Dewan pertahanan Nasional (DPN) berencana memberikan sedikit  gambaran mengenai DPN dengan implementasinya sekaligus agar bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari bapak-bapak sekalian dalam rangka mengemukakan pekerjaan Dewan Pertahanan Nasional," kata Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat membuka pertemuan tertutup tersebut.

Pantauan VIVA Militer di lapangan, Jum'at, 13 Juni 2025, sejumlah jenderal purnawirawan TNI dan Polri, serta para pakar/akademisi yang terlihat hadir dalam pertemuan tersebut. Diantaranya adalah, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurahman, Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.

Kemudian, para pakar atau akademisi yang turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Refli Harun, Prof. Hikmahanto Juwana, Bambang Kesowo, serta Prof. Purnomo Yusgiantoro. Selain itu, Wamenhan Marsdya TNI (Purn) Donny Ermawan selaku Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional (DPN) turut hadir mendampingi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam pertemuan strategis itu.

Untuk diketahui, Dewan Pertahanan Nasional (DPN) adalah lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan dan merumuskan solusi kebijakan dalam bidang pertahanan nasional, khususnya yang bersifat strategis terkait kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 

DPN dipimpin oleh Presiden dengan anggota tetap dan tidak tetap, yang berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan pertahanan dan mengkoordinasikan semua komponen pertahanan negara. 

Poin Krusial RUU KUHAP, Jamin Tak Bikin Polisi Powerful hingga Hak Perlindungan Tersangka

Beberapa poin penting dalam kesepakatan RUU KUHAP. Kewenangan Polri tak bertambah hingga perlindungan tersangka.

VIVA.co.id

14 Juli 2025