- REUTERS/Beawiharta
VIVA – Kemiskinan merupakan permasalahan yang sejak dulu hingga sekarang tidak kunjung selesai. Persoalan ini diibaratkan lingkaran setan yang tidak pernah ketemu ujung dan pangkalnya. Siklus kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor yang berhubungan satu sama lain.
Beberapa faktor di antaranya, yaitu dari tingkat pendidikan, kesehatan, adanya korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara dan masih banyak faktor lain yang memengaruhi munculnya kemiskinan, baik di desa maupun di kota. Pendidikan yang mahal juga memengaruhi angka kemiskinan.
Seseorang yang perekonomiannya rendah menyebabkan anggota keluarganya tidak dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Akibat dari hal tersebut, mereka mengalami kesulitan untuk bersaing dalam dunia kerja. Sehingga posisi yang ditempati dalam dunia kerja tidak lebih sebatas buruh atau staf pegawai bergaji rendah.
Andaipun mereka yang mengenyam pendidikan sampai SMA mendapatkan pekerjaan, maka tentu dengan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.
Korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara ikut andil menciptakan kondisi masyarakat yang miskin. Tentu muncul pertanyaan, apa hubungannya korupsi dengan kemiskinan? Jawabannya sudah pasti ada.
Mari kita melihat kembali sejarah panjang korupsi yang ada di Indonesia. Kasus korupsi yang mencetak rekor terbesar, yaitu kasus BLBI yang merugikan negara ribuan triliun. Kasus yang lain, yaitu korupsi Bank Century, kasus Proyek Kementerian Olah Raga, Hambalang yang menyeret sejumlah elite partai politik sekaligus pejabat negara, korupsi e-KTP, dan masih banyak lainnya.
Proses hukum BLBI, Bank Century, proyek Hambalang, proyek e-KTP dan masih banyak lainnya tidak menemukan ujung. Kasus tersebut nyangkut di pengadilan tatkala ditarik ke arah politik. Uang hasil korupsi tersebut seandainya digunakan untuk memperbaiki sekolah yang rusak dan membangun lagi sekolah yang lain, jumlahnya bisa ribuan. Pendidikan bisa jadi murah bahkan gratis, dan biaya kesehatan pun tidak mahal.
Pemerintah, dalam hal ini berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas kemiskinan, baik di desa maupun di perkotaan. Berbagai macam program dan kebijakan telah dan sedang digulirkan pemerintah. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengawal pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah. Namun, usaha tersebut belum membuahkan hasil signifikan.
Dalam teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli, kemiskinan dapat dibagi ke beberapa kategori. Pertama, kemiskinan absolut. Yaitu kemiskinan yang dialami oleh seseorang atau sejumlah keluarga diakibatkan sudah tidak mampu lagi bekerja. Dengan kata lain, kemiskinan jenis ini dapat disebut dengan istilah fakir miskin.
Kedua, kemiskinan kultural. Yaitu kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah tertentu diakibatkan budaya hidup miskin. Orang atau masyarakat miskin jenis ini biasanya memiliki mental “terima nasib ini apa adanya” kalau istilah orang Pangkalpinang, “Dek kawa nyusah”. Mereka tidak mau bersusah payah mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu mereka untuk keluar dari kemiskinan.
Padahal, pemerintah sudah memberikan “pancingan” untuk keluar dari kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan, baik di desa maupun di kota kepada mereka. Namun, karena budaya hidup miskin telah menyatu dalam diri, mereka tidak mau memanfaatkan hal tersebut dengan maksimal. Mereka merasa sudah cukup dengan kehidupan sekarang.
Ketiga, kemiskinan relatif. Yaitu kemiskinan yang diukur berdasarkan persepsi semata. Standar kemiskinan jenis ini tidak disandarkan pada indikator atau ukuran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Contoh, salah satu indikator miskin versi pemerintah, yaitu lantai rumah masih tanah, dinding rumah dari papan, atap rumah masih dari rumbia dan masih banyak yang lain.
Di saat yang bersamaan, di rumah yang sama, ternyata si pemilik rumah memiliki satu buah motor dan televisi berukuran besar serta perabotan rumah yang cukup lengkap. Penilaian berdasarkan teori yang ada, jenis kemiskinan ini disebut dengan kemiskinan relatif.
Keempat, kemiskinan struktural. Yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem dan kebijakan oleh pemerintah. Sebagai contoh, beberapa tahun terakhir pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mencabut berbagai subsidi, diantaranya dengan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik.
BBM dan listrik sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, ketika barang tersebut dinaikkan harganya sudah pasti akan menambah beban masyarakat. Harga-harga sembako ikut naik, karena kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut.
Teori tentang kemiskinan di atas sebenarnya sangat membantu pemerintah dalam menyusun program atau kebijakan penanggulangan kemiskinan, baik di desa maupun di kota. Mari kita bahas satu persatu.
Kemiskinan absolut, solusi tuntasnya yaitu pemerintah harus menanggung seluruh kebutuhan mendasar mereka, baik sandang, pangan, papan, maupun pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lain yang menjadi hak warga negara Indonesia. Sejatinya, terlepas apakah masyarakat di suatu wilayah termasuk miskin secara absolut atau tidak, pemerintah tidak boleh lepas tangan dalam mengurus dan memenuhi hak rakyatnya.
Kemiskinan kultural, pemerintah dalam hal ini harus mengassesment atau mencari tahu faktor penyebab masyarakat di suatu wilayah yang memiliki budaya hidup miskin. Sebagian besar di tujuh kabupaten kota, dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial profesional dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dapat memetakan hal tersebut.
Secara umum, tugas daripada PSM yaitu membantu dinas sosial dalam menangani PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial), salah satunya masalah kemiskinan dan PSKS atau Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu, mereka harus terjun ke masyarakat dan berbaur dengan masyarakat di tempat mereka bertugas.
Langkah selanjutnya, pekerja sosial profesional dan PSM mulai melakukan assessment terhadap masyarakat yang termasuk ke dalam kategori miskin kultural tersebut. Hasil penggalian informasi dari masyarakat ini dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat program penanggulangan kemiskinan.
Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial profesional dan PSM, yaitu sebagai edukator dan motivator. Masyarakat yang termasuk dalam miskin kultural biasanya seringkali kehilangan semangat dan gairah dalam menjalani hidup. Selain itu, mereka pun biasanya bingung dan tidak tahu bagaimana caranya keluar dari kemiskinan yang menjeratnya.
Menghadapi keadaan seperti ini, pekerja sosial profesional memainkan peran dalam memotivasi mereka untuk bergairah dan bangkit dalam menjalani hidup. Serta mendorong mereka untuk keluar dari kemiskinan. Tidak hanya sampai di sini, masyarakat diberikan arahan dan pencerahan bahwa pemerintah telah menggulirkan program dalam penanggulangan kemiskinan. Pekerja sosial profesional dan PSM melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam mengakses sistem sumber tersebut.
Pekerja sosial profesional dan PSM memainkan peran sebagai broker, yaitu penghubung antar masyarakat dengan sistem sumber yang ada. Masyarakat yang mulai tumbuh semangat dan gairah dalam menjalani hidup, serta kesadaran untuk keluar dari kemiskinan yang selama ini menjeratnya kemudian oleh pekerja sosial profesional dan PSM dihubungkan ke pemerintah guna mengakses program penanggulangan kemiskinan yang ada.
Kemiskinan relatif dapat ditanggulangi dengan cara mengedukasi masyarakat. Peran ini telah penulis jelaskan sebagaimana di atas. Secara umum, masyarakat harus diberikan pendidikan. Bahwa status kemiskinan adalah sebuah status yang harus kita hilangkan pada diri kita. Masyarakat diajarkan untuk hidup hemat dan membuat skala prioritas kebutuhan. Sehingga mereka dapat mengatur perekonomian keluarga dengan baik.
Kemiskinan struktural, jenis kemiskinan ini dapat diatasi dengan pendekatan struktural atau sistemik. Dalam konteks ini, selain peran aktif dari pekerja sosial dan dinas terkait, pengentasan kemiskinan perlu melibatkan elemen masyarakat yang lain termasuk mahasiswa.
Peran mahasiswa sebagai agent of change dan moral force sangat penting dalam mengawal kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekiranya kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat, mahasiswa harus tampil di garda terdepan dalam mengadvokasi hak rakyat.
Bila kita hubungkan antara lingkaran setan kemiskinan dan beberapa teori tentang kemiskinan yang penulis jelaskan di atas, sejatinya kita akan menemukan benang merah bahwa penyebab kemiskinan yang terjadi di Indonesia cenderung termasuk ke dalam kemiskinan struktural. Pendidikan dan kesehatan yang mahal, menjamurnya kasus korupsi, dan banyak faktor yang lain dapat dijadikan indikator bahwa ada yang keliru dalam sistem yang diterapkan saat ini.
Sederhananya seperti ini, Indonesia adalah negeri kaya raya. Tambang emas yang ada di Papua merupakan aset besar yang dimiliki rakyat. Namun sayang, pengelolaannya diserahkan sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia pada perusahaan asing, yaitu PT. Freeport milik Amerika Serikat. Negeri ini hanya menikmati sekitar 1-5 persen saja dari hasil pengelolaan tiga “gunung emas” yang ada di Papua.
Menurut Prof. Amien Rais dalam sebuah seminar, beliau mengatakan bahwa seandainya pemerintah Indonesia mengelola penuh tambang emas yang ada di Papua, hasilnya dapat digunakan untuk biaya pendidikan rakyat Indonesia mulai dari SD, SMP dan SMA hingga ke perguruan tinggi secara gratis.
Indonesia surganya dunia. Memiliki batas perairan yang begitu panjang dengan kekayan alam bawah laut yang beraneka ragam, dan dengan luas daratan yang membentang dari Sabang sampai Merauke menjadikan Indonesia memiliki potensi hutan yang begitu besar. Belum lagi dengan banyaknya “sumur” minyak dan gas serta panas bumi. Adanya tambang batu bara, timah, dan masih banyak yang lain. Tambang emas yang ada di Papua hanya sebagian kecil dari aset yang dimiliki negara ini.
Sayangnya, ada kekeliruan dalam pengelolaan kekayaan alam kita tersebut. Indikatornya apa? Salah satunya, yaitu APBN kita lebih dari 60 persen berasal dari pajak yang dipungut pemerintah dari rakyatnya sendiri. Hampir di semua aspek, pajak diberlakukan oleh pemerintah. Mulai dari pajak bangunan, pajak penghasilan, pajak kendaraan, pajak makanan, sampai orang yang ingin mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan pun dikenai pajak. Pertanyaan besarnya, kemanakah hasil pengelolaan kekayaan alam kita yang melimpah ruah tersebut?
Idealnya, APBN Indonesia berasal dari hasil pengelolaan SDA ditambah dari sumber lain (terlepas dari pajak). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh menteri ESDM, pemerintah melalui Pertamina hanya mengelola sekitar 8 persen dari kekayaan alam minyak yang ada di Indonesia. Sedang, 92 persen lainnya dikelola oleh swasta (asing) seperti Chevron, Shell, Petronas, Petro Cina, dan lain-lain. Ini merupakan sebuah fakta yang tidak bisa diingkari oleh siapa pun.
Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak berpihak pada rakyat, melainkan kepada perusahaan asing. Lihat saja, UU Mineral, UU Migas, UU yang mengatur masuknya modal asing, dan kebijakan lain, sangat sarat dengan kepentingan asing. Sangat wajar, bila problem kemiskinan sulit untuk diatasi.
Sudahlah banyak korupsi di negara kita, ditambah lagi kekayaan alam yang begitu banyak itu diserahkan kepada asing, semua menjadi pelengkap penderitaan rakyat miskin. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan karena akan mengancam keutuhan negara.
Oleh karena itu, untuk jenis kemiskinan struktural ini diperlukan sinergitas dari berbagai elemen masyarakat untuk mengawal jalannya roda pemerintahan. Termasuk salah satu di dalamnya peran aktif mahasiswa agar mengeluarkan kebijakan yang pro pada rakyat. Sehingga problematika kemiskinan dapat diatasi dengan efektif dan efisien. (Tulisan ini dikirim oleh Alghi Fari Smith, Pangkalpinang)
