Muncul Wacana Kemenhub Terbitkan SIM dan STNK, Ini Alasannya

Lokasi pembuatan SIM di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Dian Tami

VIVA – Saat seseorang hendak mengoperasikan kendaraan di jalanan Indonesia, maka ia harus dua kali bertemu dengan pihak kepolisian. Pertama, untuk pengurusan surat-surat kendaraan, dan yang kedua pembuatan Surat Izin Mengemudi atau SIM.

img_title Sosok TK yang Diungkap Kapolri soal Kasus Penyadapan Prabowo Akhirnya Terjawab

Hak untuk menerbitkan SIM adalah wewenang dari Polri. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22  Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 87 ayat 2. Sementara, aturan mengenai penerbitan surat-surat kendaraan tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ternyata, aturan tersebut berbeda-beda tiap negara. Sebagian besar negara yang ada di daratan Eropa, menyerahkan hak penerbitan surat kendaraan dan SIM ke badan transportasi.

img_title Sosok Misterius Inisial TK yang Disebut Kapolri di Kasus Penyadapan Prabowo Terkuak, Kini Diperiksa!

Jika di Indonesia, badan transportasi tersebut kurang lebih seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR). Posisinya ada di bawah naungan Kementerian Perhubungan.

Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Aras mengatakan, ada wacana untuk mengalihkan proses administrasi tersebut dari Polri ke Kemenhub.

img_title Belum Selesai Kasus Penyadapan Prabowo, Eks Kapolri Listyo Sigit Kini Terseret Dugaan Makar

“Beberapa pandangan menyatakan, sesuai pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, tugas pokok Polri adalah untuk keamanan. Di beberapa negara, untuk administrasi itu urusannya Perhubungan,” ujarnya kepada VIVA, Jumat 7 Februari 2020.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Aras menyatakan, wacana ini diharapkan bisa mendapatkan gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat, akan pelayanan yang diberikan selama ini.

“Supaya ada perbandingan, menawarkan yang terbaik kepada rakyat. Semua akan dikaji, mana yang lebih sederhana dan memberi kepuasan lebih pada masyarakat,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat

Polri Pulangkan 154 Pendemo di Yogyakarta, Sahroni: Polisi Harus Lindungi Kebebasan Berpendapat Masyarakat

Sebanyak 154 dari 157 peserta demonstrasi yang diamankan setelah kerusuhan di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) telah dipulangkan kepada keluarga oleh Polda DIY

img_title
VIVA.co.id
15 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut