- ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
VIVA – Masih ingat isu tentang urus Surat Izin Mengemudi alias SIM atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), harus memiliki kartu BPJS Kesehatan? Sepertinya aturan tersebut nantinya akan berlaku.
Aturan tersebut landasannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pada aturan yang telah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2022 ini, bahwa Presiden Republik Indonesia mengintruksikan kepada masyarakat yang ingin mengurus SIM atau STNK, harus terdaftar menjadi peserta aktif jaminan kesehatan nasional atau BPJS Kesehatan.
Lalu kapan aturan teraebut akan berlaku di Indonesia? Dikutip VIVA Otomotif dari channel Youtube NTMC Polri, Senin 9 Mei 2022, Kasi Binyan SIM Ditregident Korlantas Polri, Kompol Faisal Andri mengatakan Korlantas Polri sesegera mungkin akan menerapkannya.
Ilustrasi mobil Samsat keliling
- Polri
"Seperti yang ada dalam penyampaian Inpres tersebut, kami dari Korlantas Polri langsung bergerak segera bekerja sama dengan stakeholder maupun kami dari internal sendiri yang pertama adalah menyempurnakan regulasi," bilang Kompol Faisal.
Kompol Faisal juga mengungkapkan bahwa, pelaksanaannya akan dilakukan segera mungkin, meskipun pihak kepolisian akan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pihak Kepolisian Republik Indonesia kini sedang melakukan revisi Peraturan Kepolisian Nomor 5 tahun 2021. Aturan tersebut direvisi guna menambahkan poin persyaratan untuk BPJS atau jaminan kesehatan nasional.
"Jadi begini, yang pertama kami merevisi Perpol-nya, yang kedua setelah itu sambil berjalan kami juga melakukan integrasi-integrasi bersama BPJS maupun pihak-pihak terkait, baik itu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lainnya sehingga nantinya sistem yang kita bangun ini tidak merepotkan masyarakat," beber Kompol Faisal.
Lebih lanjut Kompol Faisal menjelaskan bahwa saat ini pihak kepolisian berusaha sesegera mungkin berintegrasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu BPJS maupun pemangku kepentingan terkait, baik itu membuat perjanjian kerja sama, integrasi sistem, dan sebagainya.
“Kami mengimbau, mungkin dari sekarang silakan yang belum punya BPJS segera diurus. Sehingga pada saat nantinya peraturan itu sudah ada, itu sudah bisa langsung tanpa ada kendala-kendala lagi," pungkas Kompol Faisal.
Sehingga meskipun Polri belum memutuskan tanggal pasti atau kapan Inpres ini akan mulai diterapkan. Namun pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar bisa bersiap-siap, dengan memastikan diri bahwa dirinya terdaftar pada program jaminan kesehatan nasional jika belum.
Di Universitas Harvard, Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Jurus Capai UHC dalam 10 Tahun
Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan strategi BPJS Kesehatan dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.
