- Dok: Ahmad Sahroni
Jakarta, 12 November 2023 – Ahmad Sahroni beberapa waktu lalu terpilih sebagai Ketua Umum Harley-Davidson Club Indonesia, menggantikan Irjen Pol Teddy Minahasa.
Sebagai pucuk pimpinan komunitas pengguna motor gede atau moge buatan Amerika Serikat tersebut, Sahroni harus menghadapi dan menyelesaikan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan klub.
Contohnya mulai dari keinginan agar sepeda motor diperbolehkan melintas di jalan tol, sampai dengan menghapus stigma terkait klub moge.
Menjelang pergantian tahun ini, pria yang juga berstatus sebagai Calon Legislatif DPR RI dapil DKI Jakarta III itu mengumumkan keputusannya untuk mengambil cuti sementara dari posisi Ketua Umum HDCI, hingga berakhirnya proses Pemilu 2024.
Ketum HDCI, Ahmad Sahroni
- Dok: Ahmad Sahroni
Pengumuman tersebut disampaikan Ahmad Sahroni dalam acara Musdalub HDCI Jakarta pada tanggal 10 Desember kemarin.
Dalam keterangan resminya, Sahroni menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil secara sukarela, dengan tujuan menghindari potensi konflik kepentingan dan pandangan negatif terkait rangkap jabatan.
"Saya sampaikan bahwa saya akan cuti sementara dari posisi Ketum HDCI sampai pemilu usai. Keputusan ini saya ambil secara sadar dan sukarela, demi menghindari berbagai potensi anggapan negatif,” ujarnya, dikutip VIVA Otomotif.
Potensi anggapan negatif yang dimaksud oleh Sahroni, contohnya konflik kepentingan, pemanfaatan posisi jabatan, atau penggunaan fasilitas-fasilitas ekstra.
“Agar semuanya bersih dan terang benderang, saya memilih untuk cuti sementara dahulu," tuturnya.
Menurut Sahroni, langkah ini sesuai dengan etika dalam konteks kampanye politik, di mana seorang caleg atau capres seharusnya mengambil cuti atau mengundurkan diri dari jabatan yang sedang dipikulnya.
Tujuannya, kata dia adalah menciptakan suasana demokrasi yang adil dan menghindari potensi konflik kepentingan.
"Karena memang sudah sepatutnya bagi caleg, apalagi capres cawapres, mengambil cuti penuh hingga Pemilu 2024 usai. Jangan sudah maju kontestasi elektoral, tapi jabatannya masih disayang-sayang. Ini kan ujung-ujungnya rawan konflik kepentingan. Mau komitmen seperti apa pun, tetap tidak etis lah dilihatnya oleh masyarakat," tuturnya.
