Bikin SIM Kini Harus Punya BPJS Kesehatan, Netizen: Terlalu Dipaksakan
- Istimewa
Jakarta, 2 Juli 2024 – Kepolisian Republik Indonesia sudah menerapkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk membuat atau memperpanjang Surat Izin Mengemudi atau SIM per 1 Juli 2024. Netizen pun bereaksi dan menilai ini terlalu dipaksakan dan bikin rumit.
Syarat wajib memiliki BPJS untuk pengurusan SIM ini berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.
Aturan tersebut sebagai tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. Inpres mengatur perihal kewajiban masyarakat menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Biar Bisa Bikin SIM, Ini Cara Ngecek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak
SIM dan kartu BPJS Kesehatan
- Humas Polri
Percobaan pengurusan SIM memakai BPJS yang berlangsung hingga 30 September itu, bakal dilakukan pada tujuh wilayah di Tanah Air. Mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Maka itu, sebelum melakukan pengurusan SIM, ada baiknya dilakukan pengecekan agar proses lebih cepat dan mudah. Berdasarkan kolom komentar di akun Instagram VIVAcoid, banyak netizen memberikan kritik atas kebijakan ini.
"Rakyat itu di enakin..ini malah mempersulit," tulis @_shib.
"Selagi masih ada calo yg ,semua gak akan ribet," kata netizen di akun @a46.
"Kerja sama ga singkron tapi dipaksakan meres rakyat yg ga punya," tulis akun @su6357.
"Terlalu dipaksakan.. Makin membebai rakyat.. Tambah bikin ruwet... Bukanya mempermudah.. Malah mempersulir... Karepe piye..," komentar @dyk_81.
"Gimana ya? Bpjs telat 3 bulan, uang ngumpulin uang perpanjang sim masih bisa,, mau ngumpulin uang bayar bpjs, tiba2 ada keperluan mendadak di rumah,jebol lagi anggaran bpjs yg baru terkumpul, gimana ya," kata akun @murdeni.
Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini tidak akan memberatkan masyarakat dan justru bertujuan untuk mempermudah proses layanan publik.Â
Seperti yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengatakan implementasi aturan ini dipastikan tidak akan memberatkan dan membuat masyarakat menjadi repot.
