Ada Motor Klasik di Garasi Maidi yang Kena OTT KPK

Ilustrasi - Wali Kota Madiun Maidi.
Sumber :
  • ANTARA

Jakarta, VIVA – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, tak hanya menyorot dugaan praktik korupsi proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Di balik proses hukum yang berjalan, perhatian publik juga tertuju pada daftar aset kendaraan yang tercatat atas nama kepala daerah tersebut.

img_title Mobil yang Ditempeli Satpam Bak Spiderman di PIK Ternyata Dikendarai Polisi! Begini Fakta Kejadian Sebenarnya

Berdasarkan informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilihat VIVA Otomotif di laman KPK, Senin 19 Januari 2026, Maidi tercatat memiliki sejumlah kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga mobil penumpang dengan nilai total ratusan juta rupiah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Salah satu yang mencuri perhatian adalah keberadaan motor klasik Honda C70 keluaran tahun 1980 yang masih tercantum sebagai kendaraan hasil kepemilikan sendiri.

img_title KPK Periksa 18 Camat di Klaten, Dalami Pengadaan Jasa Event Organizer

Motor bebek legendaris tersebut dikenal sebagai salah satu ikon kendaraan roda dua di Indonesia pada era 1970–1980-an. Honda C70 kerap diasosiasikan dengan desain sederhana, mesin bandel, serta nilai historis yang hingga kini masih diburu kolektor, terutama jika kondisinya terawat dan orisinal.

Selain motor klasik, terdapat pula beberapa kendaraan lain yang tercantum dalam daftar, termasuk Honda PCX tahun 2022 serta sejumlah mobil penumpang seperti Honda CR-V, Toyota Kijang Innova Reborn, hingga Nissan Grand Livina. Keseluruhan aset kendaraan tersebut tercatat berasal dari hasil sendiri dengan nilai total mencapai ratusan juta rupiah.

img_title GTA 6 Punya Trik Berburu Senjata Gratis, Bagasi Mobil Polisi Bisa Jadi Harta Karun!

Sementara itu, KPK menegaskan bahwa OTT yang dilakukan berkaitan dengan dugaan fee proyek dan pengelolaan dana CSR di wilayah Kota Madiun.

“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Budi juga menyampaikan bahwa dari 15 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, sembilan di antaranya telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya, Wali Kota Madiun,” katanya.

Ilustrasi Gedung KPK

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ada 2 Pasal yang Langsung Jadi Perhatian KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara usai DPR RI menyetujui pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut