Soal Mobil Nasional, Vietnam Pecundangi Indonesia
- General Motors
VIVA.co.id – Proyek mobil nasional Indonesia masih jalan di tempat. Sebelum 1998, Indonesia sempat memiliki industri mobil yang digadang-gadang bakal jadi mobnas, yakni Timor dan Bimantara.
Namun kini, keduanya lenyap tersapu krisis moneter yang melanda negeri ini. Penerus proyek mobnas yang sempat didukung Presiden Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Esemka, hingga kini belum terdengar gaungnya.
Malaysia pernah memiliki mobnas dengan merek Proton. Sayangnya, konflik politik menyebabkan merek tersebut kini diambil alih oleh perusahaan asal China, Geely.
Kini, seperti dilansir dari Paultan, Senin 4 September 2017, Vietnam akan menjadi negara yang memiliki mobil nasional. Jika proyek ini terealisasi, artinya Vietnam menjadi negara di Asia Tenggara satu-satunya yang punya mobnas.
Perusahaan Vingroup yang bergerak dalam bidang properti di negara tersebut memiliki keinginan untuk berbisnis otomotif. Dengan memanfaatkan lahan seluas 335 hektare di Haiphong, perusahaan ini berencana membangun pabrik mobnas pertama di negara tersebut.
Biaya yang dikeluarkan Vingroup untuk proyek ini mencapai US$1,5 miliar, atau setara dengan Rp20 triliun. Mereka juga mendapatkan pinjaman modal dari Credit Suisse sebesar US$800 juta, atau sekitar Rp10 triliun.
Pada tahap awal, pabrik akan memproduksi kendaraan sebanyak 100-200 ribu unit. Jika semua proses produksi sudah berjalan maksimal, maka kapasitas produksi pada 2025 diprediksi mencapai 500 ribu unit.
Kendaraan pertama yang akan diproduksi adalah sepeda motor. Sementara, mobil baru akan dibuat satu tahun setelahnya.
Untuk desain, Vingroup mengaku telah membeli rancang bangun kendaraan dari desainer asal Amerika dan Eropa. Khusus untuk mobil, tipe yang akan diproduksi yakni sedan dan sport utility vehicle (SUV). (ms)
Produsen Mobil Listrik Dapat Fasilitas Pemerintah, Ada Sanksi Jika Ingkar
Produsen mobil listrik mendapat insentif pemerintah, tetapi wajib memenuhi komitmen produksi dan TKDN. Gagal memenuhi target, insentif yang diterima bisa dikenai sanksi.
