- Istimewa
VIVA Otomotif – Pemerintah berencana memberikan bantuan kepada masyarakat yang hendak membeli kendaraan listrik, baik itu mobil maupun sepeda motor.
Tujuannya adalah untuk membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, sekaligus membantu upaya mencapai net zero emission.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada Acara Peluncuran Kebijakan Bantuan Pemerintah untuk KBLBB yang disiarkan secara daring mengatakan bahwa status insentif untuk kendaraan bermotor roda dua alias motor listrik statusnya saat ini sudah resmi diterapkan.
“Sudah resmi melalui Peraturan Menteri Perindustrian, bantuan pemerintah untuk sepeda motor listrik baru dan konversi. Nilai bantuan pemerintah Rp7 juta per unit untuk motor baru dan konversi, berlaku untuk 2023 dan 2024,” ujarnya, dikutip Senin 20 Maret 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- VIVA/Anisa Aulia/tangkapan layar.
Sementara untuk mobil listrik, pemerintah akan memberi bantuan berupa insentif pajak pertambahan nilai alias PPN sebesar 10 persen. Digabungkan dengan subsidi yang didapatkan sebelumnya, maka para pembeli mobil listrik hanya dikenakan PPN 1 persen saja.
“Untuk mengakselerasi percepatan peralihan ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, diberikan insentif PPN 10 persen sehingga yang harus dibayar hanya 1 persen. Untuk bus listrik diberikan insentif 5 persen, sehingga PPN yang dibayar hanya 6 persen,” tuturnya.
Menkeu mengaku bahwa saat ini aturannya sedang dalam tahap harmonisasi, dan diharapkan bisa mulai diterapkan pada 1 April mendatang.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan bahwa sampai saat ini baru ada dua pabrikan otomotif yang bisa menyediakan mobil listrik sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
“Mobil sampai saat ini ada dua, Hyundai Ioniq 5 dan Wuling, kami berikan bantuan untuk 35.900 unit sampai akhir tahun ini,” ungkapnya.
