Audi Indonesia Terkena Dampak Skandal VW
- Inautonews
VIVA.co.id – PT Garuda Mataram Motor, agen pemegang merek (APM) mobil Audi di Indonesia menyatakan, bahwa saat ini pihaknya harus mendatangkan kendaraan secara utuh atau CBU (Completely Built Up), guna memenuhi kebutuhan pasar otomotif Tanah Air.
Sebelumnya, dua model sedan Audi, yakni A4 dan A6, diketahui dirakit secara SKD (Semi Knock Down) di Tanah Air sejak 2011 lalu. Lalu, kenapa Audi menghentikan perakitan dan kembali melakukan CBU?
Menanggapi pertanyaan tersebut, Presiden Direktur PT Garuda Mataram Motor, Andrew Nasuri mengaku, bila pihaknya menghentikan SKD dikarenakan adanya keinginan untuk melakukan CKD (Completely Knock Down).
"Dulu itu SKD mau ke CKD, eh malah mundur. Sekarang ke CBU lagi.Kita mulai SKD Audi itu dari 2011. 2014 kita setop, karena sudah menyiapkan CKD. Namun, dengan adanya skandal (Volkswagen), CKD enggak datang-datang," ungkapya saat ditemui di Plaza Indonesia, Jakarta, Rabu 1 Juni 2016.Â
Andrew mengatakan, ia selama ini berusaha menghindar jika ditanya wartawan soal proses produksi. Penyebabnya, pihak prinsipal Audi di Jerman hingga saat ini memang menghentikan sementara semua proyek investasi di Indonesia.
"Sementara ini, official statement dari mereka (Audi) bahwa proyek produksi di Indonesia ditunda. Itu yang untuk investasi. Sampai kapan, kita belum tahu," kata Andrew.
Sekedar informasi, induk perusahaan Audi, yakni Volkswagen (VW), memang tengah tersandung kasus besar. Kasus ini bermula saat badan pemantau lingkungan hidup Amerika Serikat menemukan, bahwa beberapa mobil VW berbahan bakar diesel yang dijual tidak sesuai dengan regulasi.
Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa VW sengaja memasang program khusus yang dapat mengubah nilai hasil gas buang mesin. Jadi, mobil tersebut seolah-olah mengeluarkan emisi yang rendah.
Akibatnya, VW diminta untuk membeli kembali ratusan ribu unit mobil yang telah mereka jual. Selain membuat harga saham mereka sempat anjlok, mereka juga dikabarkan harus menanggung kerugian hingga US$18 miliar.
(mus)
Produsen Mobil Listrik Dapat Fasilitas Pemerintah, Ada Sanksi Jika Ingkar
Produsen mobil listrik mendapat insentif pemerintah, tetapi wajib memenuhi komitmen produksi dan TKDN. Gagal memenuhi target, insentif yang diterima bisa dikenai sanksi.
