- Kemenperin
VIVA – Presiden Jokowi ingin, industri otomotif Indonesia mulai bergerak ke arah elektrifikasi kendaraan. Untuk mewujudkan hal itu, ia mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019.
Harapan Jokowi, dalam lima tahun lagi 20 persen kendaraan yang beredar di Tanah Air sudah menggunakan penggerak berbasis listrik. Namun, hal itu harus didukung dengan turunan kebijakan yang terpadu.
Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Johnny Darmawan, kepastian iklim investasi dan pasar juga harus dipikirkan dengan matang. Agar, proyek tersebut bisa direalisasikan sesuai target yang ingin dicapai.
“Masalah mengenai charging, ada ESDM, ada Pertamina. Masalah spesifikasi, ada Kementerian Perindustrian. Masalah insentif, ada Kementerian Keuangan. Pertanyaannya, kalau semua sudah diturunkan (aturannya), ada yang beli?” ujarnya di acara Electric Vehicle Indonesia Forum and Exhibition 2019, di Jakarta, Selasa 26 November 2019.
Mantan bos PT Toyota Astra Motor itu menjelaskan, dari hasil diskusi sementara di acara itu, didapatkan hasil bahwa kunci dari masa depan transportasi pribadi di Indonesia adalah sepeda motor.
“Motor itu, untuk industri pabrik masuk di akal. Motor kan di Indonesia (produksinya) 6-7 juta unit. Kalau itu regulasinya terencana, anggap masuk motor (listrik), dalam waktu lima tahun bisa 4-5 juta unit,” tuturnya.
Johnny menjelaskan, produksi sepeda motor listrik lebih murah ketimbang mobil. Ditunjang lagi, dengan kemudahan pengguna melakukan pergantian baterai saat daya habis.
“Sepeda sudah listrik, motor baru ada. Kenapa gak dicoba dulu? Supaya nanti harga baterainya murah. Kalau gak dimulai, ya kapan turun biayanya?” ungkapnya.
