- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Aturan mengenai pemberian insentif pajak bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan bertenaga listrik, resmi diterbitkan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan. Insentif itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020.
"Terhitung mulai 2020, kegiatan jual beli, tukar menukar, warisan kendaraan motor berbasis listrik, baik roda empat maupun roda dua, diberikan pembebasan pajak via balik nama," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, belum lama ini.
Anies menjelaskan, aturan ini mulai diterapkan pada 15 Januari 2020, dan berlaku hingga lima tahun lamanya. Namun, kendaraan yang memakai mesin hibrida alias gabungan mesin biasa dan dinamo listrik, tetap dikenakan pajak.
"Intensif ini akan diberikan secara otomatis, dalam sistem pemungutan pajak daerah di badan pendapatan daerah Pemprov DKI Jakarta," ungkapnya.
Pergub itu mendapat sambutan meriah dari para pelaku industri otomotif, khususnya mereka yang memproduksi kendaraan listrik. Konsumen kini bisa membeli produk mereka, dengan harga yang lebih murah.
Presiden Director Prestige Image Motorcars, Rudy Salim mengatakan, pihaknya menyambut baik pemberian insentif untuk mobil listrik di Jakarta.
"Penurunan harganya bisa diberlakukan, sekitar 8 sampai 10 persen, karena BBN-nya kan menjadi nol," tuturnya.
Namun, tidak demikian bagi PT Astra Honda Motor. Meski memiliki skuter matik listrik, yakni PCX Electric, namun mereka mengatakan bahwa belum berniat untuk memasarkannya secara massal.
“Kami melakukan penjualan dengan skema rental. Saat ini, kami juga sudah melakukan kerja sama dengan Grab dan Gojek,” ungkap Direktur Pemasaran AHM, Thomas Wijaya di Jakarta, Selasa 4 Februari 2020.
Menurutnya, memasarkan produk kendaraan listrik tidak bisa dilakukan setengah hati. AHM ingin, semua sektor diperhatikan, termasuk limbah baterai.
“Itu tentu salah satu kebijakan yang positif. Cuma, tidak hanya aturan itu satu-satunya ya. Perlu perangkat dan aturan lainnya, seperti konsumen, infrastruktur, baterai limbah,” jelasnya.
