Motor Listrik Honda Dijual Lebih Murah, Begini Cara Belinya
- Arianti Widya
Jakarta, 21 Desember 2023 – PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan motor listrik pertamanya di Indonesia, yaitu Honda EM1 e:, di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023.
Motor ini ditawarkan dengan kisaran harga Rp40-45 juta on the road DKI Jakarta. Banderol itu sudah termasuk satu baterai, yang bisa dicas baik di motor maupun ditukar di tempat pengisian ulang daya listrik.
Honda EM1 e: mengusung desain futuristik dengan lampu depan LED dan lampu belakang LED. Motor ini memiliki dimensi panjang 1.795 mm, lebar 680 mm, dan tinggi 1.080 mm. Jarak sumbu rodanya mencapai 1.300Â mm.
Motor listrik ini dibekali dengan baterai lithium-ion 1,3 kWh yang dapat memberikan jarak tempuh sekitar 41 km. Motor ini memiliki tenaga maksimal 2 daya kuda.
Honda luncurkan motor listrik perdana EM1 e:
- Arianti Widya
Pengguna dapat melakukan pengisian daya dengan Honda Power Pack Charger e:, dengan waktu pengisian daya 2,7 jam (160 menit) untuk 25%-75% dan 6 jam untuk 0-100 persen.Â
Untuk penerangan Honda EM1 e: telah dilengkapi dengan teknologi lampu LED di semua titik pencahayaan. Lalu, sepeda motor listrik berdesain modern compact ini juga dilengkapi dengan USB charger tipe A.
AHM menawarkan berbagai skema cicilan untuk Honda EM1 e:. Cicilan termurah adalah Rp 1,9 juta per bulan dengan uang muka Rp14,9 juta. Cicilan ini berlaku untuk tenor 12 bulan.
Namun kini konsumen bisa mendapatkan motor listrik Honda EM1 e: dengan harga yang lebih murah, karena kuda besi canggih ini sudah resmi mendapatkan insentif dari pemerintah sebesar Rp7 juta.
 Dari penelusuran VIVA Otomotif di laman SISAPIRa, diketahui bahwa AHM memasarkan motor listrik mereka dengan angka Rp33 juta.
Syarat untuk bisa mendapatkan motor listrik bersubsidi, yakni memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, berusia minimal 17 tahun serta merupakan Warga Negara Indonesia.
Mentan Amran: Harga Telur Ayam Mulai Turun Usai Aparat Tindak Anomali
Mentan menyatakan harga telur ayam mulai turun setelah pemerintah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) menindak anomali distribusi yang merugikan peternak.
