FIM dan IMI Ajak Pecinta Motorsport untuk Peduli Lingkungan
- VIVA.co.id/Muhammad Indra Nugraha
Jakarta, VIVA – Federasi Sepeda motor Internasional atau FIM mengajak para bikers dan pecinta motorsport untuk peduli akan lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Komisi Keberlanjutan Internasional di Federasi Balap Motor Internasional (FIM) Kattia Juarez Dubon.
Bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI), FIM memberikan pengenalan Sustainability in Motorsport kepada para komunitas motor. Terlebih, IMI juga mulai menerapkan kampanye tersebut di Tanah Air.
"Penerapan Sustainability in Motorsport tidak hanya pada olahraga motor tapi untuk motor dan mobil (umum). Jadi bagaimana caranya membawa sustainability melalui motorsport," ujar Sustainability Steward Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, Abimanju Lestarijono, di Jakarta, Rabu 25 September 2024.
"Salah satunya bisa lewat touring, drift bisa juga melalui pameran, jadi dari otomotif pun sebenarnya kita sebagai pembawa pesan dari sustainability," lanjutnya.
Kepada VIVA, Abimanju mengungkapkan bahwa IMI dan FIM ingin para penyelenggara balapan tidak cuma mencari untung saja. Akan tetapi juga peduli dengan lingkungan sekitar, seperti memberikan sampah-sampah usai acara dan mengajak warga sekitar untuk terlibat dalam acara.
Abimanju Lestarijono dan Kattia Juarez Dubon.
- VIVA.co.id/Muhammad Indra Nugraha
"Ini agar warga sekitar juga senang dengan acara balapan tersebut," ucapnya.
Sustainability in Motorsport ini menggabungkan pemahaman olahraga motor dengan program keberlanjutan yang salah satunya soal kepedulian lingkungan. Karena itu, acara ini melibatkan bikers dan member club mobil agar tumbuh kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan.
"Sustainability in Motorsport sudah berjalan di beberapa negara, khusus untuk Indonesia baru diadakan hari ini. Walaupun telat dari negara lain namun lebih baik dibanding tidak sama sekali," paparnya.
PNBP Rawan Dijadikan Bancakan, Pakar IPB Desak Pemerintah Cabut Peraturan Menteri Lingkungan
Tak memiliki dasar metodologis, hingga menimbulkan malapraktik dan rawan bancakan terhadap PNBP, pemerintah diminta untuk mencabut dan membuat aturan baru.
