- Youtube
VIVA.co.id – Semua pejabat tinggi di berbagai negara selalu mendapatkan fasilitas pengawalan dalam perjalanan dinas mereka. Demikian juga dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Sudah hampir dua tahun, Jokowi mendapatkan mobil dinas, lengkap dengan pengawalan resmi dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Jika Jokowi menggunakan mobil sedan mewah, para pengawalnya mendapatkan kendaraan dengan performa terbaik.
Selain roda empat, Jokowi juga dikawal dengan pasukan bermotor. Mereka bertugas untuk membelah jalur dan memastikan jika sang kepala negara mendapatkan jalan tanpa hambatan, karena masuk dalam kategori Very-very Important Person (VVIP).
Bicara motor-motor yang didaulat Paspampres untuk mendampingi aktivitas Jokowi, ada beberapa kendaraan dengan tenaga mumpuni, salah satunya milik pabrikan motor asal Jepang, Yamaha.
Asisstant General Manager Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Mohammad Masykur mengatakan, motor yang digunakan oleh pengawal presiden merupakan motor khusus yang harus dibeli dengan menggunakan surat negara terlebih dahulu.
"Motor yang digunakan itu pastinya spesifikasinya khusus pengawalan. Jadi, kalau mau beli harus ada surat dari Setneg (Sekretariat Negara). Harga untuk motornya saya tidak tahu," kata Masykur kepada VIVA.co.id, Rabu 16 Maret 2016.
Saat disinggung mengenai perawatan motor-motor tersebut, pria yang akrab disapa Masykur itu mengaku, tim yang mengurus motor Yamaha CBU (Completely Built-Up) akan datang untuk memperbaiki, atau motor dibawa ke bengkel yang telah disediakan.
"Tim CBU kita ada datang, atau kita jemput juga. Karena, kalau datang harus bawa perlengkapan yang banyak. Motor seperti itu biasanya butuh diagnosa terlebih dulu, dan misalnya harus dibongkar, peralatan yang digunakan cukup banyak. Kami selalu memberikan pelayanan terbaik," jelasnya.
Masykur juga mengungkapkan, pemerintah secara langsung meminta pembelian motor Yamaha untuk pengawal negara. Perusahan berlambang Garpu Tala tersebut menambahkan, bila pihaknya tidak pernah menawarkan langsung kepada pemerintah terkait pengadaan motor.
"Pihak pemerintah yang minta ke pihak Yamaha. Kami enggak menawarkan. Untuk suku cadang, itu biasanya kalau motor negara, impor komponennya menggunakan jalur khusus. Jadi, kita kasih tau suku cadangnya, biasanya oleh pemerintah dipermudah bea masuknya. Kita hanya kasih tahu harga dari sana berapa, biaya di sini terserah dari mereka," kata Masykur.
