Honda Beri Diskon Khusus untuk Pegawai BUMN dan PNS
- Dian Tami/VIVAcoid
VIVA.co.id – Menjelang akhir tahun, sejumlah diler kendaraan bermotor berlomba-lomba memberikan diskon atau potongan harga menarik bagi para konsumennya. Hal itu juga dilakukan oleh diler-diler sepeda motor Honda, salah satunya Central Motor.
Salah satu wiraniaga Central Motor, Putri, mengungkapkan, seluruh diler resmi motor Honda memberikan tambahan potongan harga bagi konsumen yang ingin membeli motor Honda secara tunai maupun kredit.
Namun, promo tersebut diperuntukkan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Untuk PNS, baik honorer maupun tetap, dan pegawai BUMN, kita memberikan diskon sebesar Rp600 ribu. Pembelian secara tunai maupun kredit," kata Putri kepada VIVA.co.id di Jakarta Pusat, Senin 21 November 2016.
Dia mengatakan, tambahan potongan harga tersebut berlaku sampai akhir Desember 2016. Para PNS yang ingin mendapat tambahan potongan harga, harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh diler.
"Pegawai negeri, baik tetap maupun kontrak, aturannya sama. Surat pengangkatan PNS atau BUMN, dan surat rekomendasi dari HRD bila tidak ada surat pengangkatan. Serta kartu identitas yang menunjukkan bahwa konsumen merupakan PNS atau BUMN, " ungkapnya.
Sayangnya, tidak semua model motor Honda bisa dibeli dengan potongan harga tersebut.
"Hanya semua varian Vario dan New CB150R saja yang dapat tambahan potongan harga Rp600 ribu. Untuk model yang lain tidak ada," katanya singkat.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran VIVA.co.id, tidak semua diler menetapkan potongan harga Rp600 ribu itu. Bintang Motor, diler resmi motor Honda di Jakarta Timur, hanya memberikan tambahan potongan harga sebesar Rp500 ribu. Jenis pembayaran yang berlaku untuk potongan itu juga tunai saja.
"Kalau untuk tunai, tambahan diskonnya dari kita Rp500 ribu. Buat Honda Vario series dan CB150R," ungkap sales Bintang Motor, Aryani.
Kemendagri Dorong Pemda di Maluku Perkuat Strategi Efisiensi Belanja Pegawai
Ditjen Keuda Kemendagri mendorong Pemerintah Provinsi Maluku beserta pemerintah kabupaten/kota memperkuat strategi efisiensi belanja pegawai. Baca selengkapnya
