Timses Jokowi Duga Gerindra Berupaya Hambat Proses Divestasi Freeport

Sekjen PDIP, Hasto Kristianto
Sumber :
  • VIVA.co.id / Zahrul Darmawan

VIVA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mengendus gelagat tak baik dari lawan politik di balik proses akuisisi saham tambang emas PT Freeport Indonesia.

Rampung Juni 2024, Menteri ESDM: Divestasi Saham Freeport Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak

Proses pengambilan saham yang dilaksanakan oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), disebut tengah dihambat oleh sejumlah partai politik oposisi.

Upaya itu disebut terjadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dengan PT Inalum yang baru-baru ini dilaksanakan.

Rocky Gerung Kritik Keras Eks Timses Jokowi Jadi Ketua Pansel KPU

"Saya dengar suasana rapat kurang kondusif. Heran apakah fraksi Gerindra terganggu dengan upaya divestasi Freeport tersebut. Apakah ada kepentingan lain yang diperjuangkan," kata Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018.

Hasto mengungkapkan, dalam rapat tersebut memang sedang dipimpin langsung oleh politikus Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu yang juga menjabat Ketua Komisi Energi.

Resmi Dibubarkan, TKD Jokowi-Maruf Tatap Pilkada Depok

Ia melihat, proses divestasi sebenarnya ditandai perjanjian atau head of agreement (HOA) antara pemerintah, Freeport dan Inalum sendiri. Sehingga upaya pemerintah mengembalikan kedaulatan energi yang selama ini dikelola asing, harusnya didukung semua pihak.

"Divestasi Freeport justru ingin melihat konsistensi sikap Gerindra, apakah sejalan dengan pidato Pak Prabowo yang selama ini menyuarakan pentingnya menjalankan Pasal 33 (UUD 1945). Jangan persempit politik hanya dalam ruang retorika,” kata dia.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua TKN Johnny G. Plate, meminta kepada oposisi mengkritik proses divestasi secara proporsional, bukan sekadar bertendensi politik di tengah momentum masa kampanye.

Menurut dia, terlaksananya proses akusisi saham Freeport merupakan sejarah Indonesia yang diketahui tambang emas itu hampir puluhan tahun dikuasai perusahaan Amerika Serikat.

"Kami mengimbau marilah komponen bangsa memberi dukungan. Kalau perlu kritik yang konstruktif," kata dia. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya