- VIVA.co.id/ Anwar Sadat.
VIVA – Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno mengusulkan agar konsep debat kandidat pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden diubah seperti konsep town hall meeting di negara lain. Sebab, wacana yang digulirkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal pelaksanaan debat di kampus nampaknya akan terganjal oleh undang-undang.
Sandiaga sebenarnya merasa siap untuk debat di kampus-kampus, karena metode debat tersebut telah biasa dilakukan di beberapa negara di Eropa dan juga Amerika. Namun, aturan saat ini tak mengakomodasinya.
"Yang saya coba hadirkan adalah inovasi. Selama ini debat yang terjadi pada 2014-2017 itu kayak pertandingan bola. Para pendukung yel-yel," kata Sandiaga di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 23 Oktober 2018.
Sandiaga kemudian merujuk pada Pilgub DKI 2017 saat dirinya maju menjadi calon wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan. Menurutnya, saat melakukan debat mereka merasa dirugikan karena tidak bisa melihat waktu. Selain itu, mikrofon disebutnya beberapa kali mati.
Insiden semacam itu, menurut Sandi, akan bisa memancing gesekan antarpendukung karena paslon yang didukung merasa dirugikan. Sandiaga berpendapat, debat kandidat sebaiknya diganti menjadi adu gagasan.
"Jadi saya ingin konsep adu gagasan dikemas lebih bersahabat, sejuk, dingin, dan tidak memecah belah. Salah satunya adalah town hall dipilih tempat netral," ujarnya.
Selain tempat yang netral, Sandiaga juga menyarankan agar orang yang menjadi tamu dan undangan adalah yang tidak memiliki kepentingan atau harus bersikap netral seperti para anggota organisasi, profesor, mahasiswa atau komunitas yang belum menentukan pilihan seperti komunitas buruh, petani, nelayan dan disabilitas. Isu yang diangkat pun sesuai keinginan masyarakat.
Sandiaga juga berharap agar debat tersebut dihadiri oleh orang yang belum menentukan pilihan. Dengan begitu, debat, kata dia, akan lebih efektif sebab dapat membuat orang yang belum menentukan pilihan akhirnya tahu calon yang akan dipilih.
"Misalnya juga institusi yang memiliki satu reputasi independen. Sekarang ini yang saya lihat masyarakat kok enggak boleh netral harus memilih kanan atau kiri. Kan mereka menentukan pilihan nanti 17 April. Sekarang mereka harus melihat dahulu enam bulan ke depan konsep apa yang paling cocok dengan mereka," ujar Sandiaga.
Sebelumnya, pengusung Prabowo-Sandi sempat mengusulkan agar debat capres diadakan di kampus-kampus. Namun, hal itu sulit direalisasikan karena bertentangan dengan undang-undang
Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Pasal 280, ayat 1, huruf h disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
