- VIVA.co.id/Anwar Sadat
VIVA – Calon Presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengaku setuju dengan usulan Dewan Perwakilan Rakyat agar dana saksi tempat pemungutan suara masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Menurut Prabowo, sistem politik di Indonesia harus dibuat lebih murah.
"Saya setuju, kita harus bikin sistem politik Indonesia tidak mahal," kata Prabowo di kawasan Klender, Jakarta Timur, Kamis 23 Oktober 2018.
Prabowo mengaku telah mempelajari sistem perpolitikan di negara-negara di Eropa seperti Perancis, Inggris dan negara negara lainnya. Dia memberi contoh seperti di Inggris yang hanya menghabiskan biaya sekitar 100 Poundsterling untuk menjadi anggota parlemen.
Selain itu, di negara-negara eropa juga segala macam yang dimiliki negara seperti frekuensi gelombang akan dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu. Calon yang dipilihpun tidak sembarangan, calon yang benar-benar berkualitas. Bukan yang hanya memiliki uang saja.
"Siaran tv untuk semua calon di anggap public service nya, tidak dikutip uang, dan baliho-baliho selama kampanye. Jadi bukan calon-calon yang punya duit, tapi yang capable dan disukai rakyat," ujarnya.
Mantan Danjen Kopassus ini mendukung langkah apapun yang dilakukan pemerintah untuk menekan biaya politik.
"Yang untuk mengurangi ongkos politik saya dukung, kita harus cari political cost, tentunya jangan memberatkan penghasilan negara, makanya dulu kami mendukung pemilihan kades tidak langsung, jadi pilih sekali saja begitu dia pilih," ujarnya
Dengan demikian, lanjut Prabowo, Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan tercipta. "Jadi tidak ada kapitalis menentukan jadi bupati dan gubernur," ujarnya.
Yuddy: Sikap Prabowo Tunjukkan Kepekaan atas Kondisi Geopolitik
Menpan RB periode 2014-2016 itu pun menilai, bahwa ada arahan dari Prabowo Subianto yang meminta agar para pendukungnya membatalkan aksi turun ke jalan di depan gedung MK
