Jokowi Dituding Nyontek saat Debat, PBNU: Biar Tak Salah Sebut Data

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Suara Paslon 01 menurut hasil survei Kompas berada di bawah 50 persen.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA – Debat perdana Capres-cawapres Pemilu Presiden 2019 telah usai digelar. Banyak pihak memberikan pendapat terkait debat yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis malam, 17 Januari 2019.

Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas

Salah satu sorotan publik saat Jokowi melihat catatan pada kertas yang dibawa saat debat. Banyak yang menilai hal tersebut tidak elok dilihat.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen PBNU, Ahmad Helmy Faishal Zaini, mengatakan apa yang dilakukan Jokowi sah-sah saja, agar tidak keliru dalam menyebutkan data.

Prabowo Kaget Ada Pemuda Ngaku Siap Mati untuknya di Pilpres 2019: Saya Suruh Pulang!

"Menurut saya kalau calon presiden nyontek sah-sah aja, boleh. Nyontek itu kan hanya menyampaikan data agar tidak salah," ujarnya saat mengikuti Konferensi Wilayah PWNU Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah, Sabtu, 19 Januari 2019.

"Manusia kan ada keterbatasan terkait angka kemiskinan, syukur-syukur kalau hapal," sambungnya.

Prabowo Cerita Tak sampai Satu Jam Putuskan Terima Ajakan Jokowi Gabung Kabinet

Terkait penilaian kedua kandidat saat debat perdana, Helmy menilai dua pasang calon masih grogi. "Dua-duanya masih grogi. Mungkin karena baru pertama. Kita lihat lagi karena masih ada empat lagi," ucapnya.

Namun dari penguasaan materi, dia menilai Jokowi lebih matang dibanding Prabowo. "Kalau saya lihat Jokowi penguasaan lapangan lebih matang karena pengalaman. Dalam konteks penguatan materi Pak Jokowi lebih matang," terangnya.

Dia mengimbau agar Prabowo lebih menguatkan data sebelum berdebat. Hal tersebut lantaran beberapa pernyataan Prabowo saat debat, ada yang tidak sesuai dengan data lapangan, seperti luas wilayah Malaysia dan Jawa Tengah atau soal jumlah Parpol yang paling banyak mencalonkan perempuan.

"Pak Prabowo perlu data lagi, karena saya lihat beberapa data perlu dikoreksi," imbaunya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya