Surat Suara Tercoblos, Jokowi Minta Bawaslu dan Polisi Segera Usut

Presiden RI Jokowi
Sumber :
  • timesindonesia

VIVA – Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo meminta kasus penemuan surat suara yang telah tercoblos oleh orang tak dikenal di Selangor, Malaysia, segera diinvestigasi.

img_title Jokowi Hadiri HUT ke-81 RI di Istana, Pakai Baju Adat Bali

Jika ditemukan pelanggaran, ia mengatakan, pihak penyelenggara seperti Bawaslu dan KPU harus menindak sesuai ketentuan berlaku.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Dilakukan investigasi, baik oleh Bawaslu, baik oleh Kepolisian, kalau ada yang dilanggar. Bawaslu bisa menindak, kalau ada pidananya Polri harus tegas, Polisi harus tegas lakukan tindakan hukum. Supaya ini jadi pemilu yang jujur adil," kata Jokowi saat ditemui di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat 12 April 2019.

img_title Jokowi Beberkan Obrolan Bareng JK di HUT Bhayangkara

Jokowi menekankan, urusan Pemilu tidak ada kaitannya dengan perwakilan pemerintah di negara lain seperti kedutaan besar. Sehingga, ia meminta, hal tersebut tidak diarahkan soal independensi penyelenggara Pemilu. 

"KPU di luar negeri itu ada yang namanya PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri). Tidak ada urusan pemerintahan yang di sini, ndak ada. KPU ada PPLN, PPLN menyelenggarakan Pemilu di luar negeri," ujarnya.

img_title Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah SD hingga S1 Saat Hadiri Sidang Roy Suryo-Dokter Tifa

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan Misbah mengatakan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti dan fakta terkait dengan dugaan surat suara yang tercoblos di Malaysia. 

Dari video viral yang beredar, surat suara sudah tertusuk pasangan nomor urut 01 dan salah satu caleg partai politik daerah pemilihan luar negeri.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

KPU sendiri dan Bawaslu dikabarkan telah berangkat ke Malaysia untuk menindaklanjuti temuan surat suara yang dicoblos.

"Kami kumpulkan bukti-bukti, fakta-fakta dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya kami ada rekomendasi misalnya apa, penundaan atau (pemungutan) ulang," kata Abhan di Jakarta, Kamis 11 April 2019.

Ketum Projo, Budi Arie Setiadi

Budi Arie Tegaskan Pernyataan soal 'Percepatan Pemilu' Bukan Sikap Jokowi

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi menjelaskan pernyataannya soal kemungkinan percepatan Pemilu yang disampaikan dalam kegiatan bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

img_title
VIVA.co.id
28 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut