BPN Curiga Kenapa Babinsa Ditarik dan Diganti Polisi Kawal Surat Suara

Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo.
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mencurigai Babinsa yang ditark dari wilayah pemantauan pemilu. Peran Babinsa pun difgantikan polisi, terutama saat mengawal kotak suara. BPN menduga pihak-pihak tersebut ikut melakukan tindakan curang saat mengamankan kotak suara pemilu kemarin.

Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

"Justru Babinsa jadi konsen kita karena selama ini dua institusi ini jadi partner baik, saling dukung, menunjang dan cek-cek. Tapi beredar cerita Babinsa ditarik di berbagai tempat, diikuti cerita polisi bawa kotak suara ke gudang yang bukan tempat authoritative (berotoritas)," kata Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 April 2019.

Ia menyebut di berbagai daerah ada Babinsa yang biasa menjaga daerah itu, namun ditarik dan digantikan oleh polisi lainnya untuk menjaga jalannya Pemliu 2019 kemarin. Kejadian itu disebutnya terjadi di dua wilayah.

AROPI: Dibanding Musim Pemilu 2019, Tingkat Kepercayaan Terhadap Lembaga Survei Naik 7,6%

"Itu terjadi di Sumatera Utara, di Balikpapan juga begitu," katanya.

Selain itu, ia menyebut dari laporan timnya, di dua daerah itu terdapat kecurangan seperti polisi yang meminta lembar C1 ke petugas KPPS. BPN meminta KPU maupun Bawaslu untuk menerangkan hal tersebut.

Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas

"Ada juga foto polisi minta C1 ke petugas-petugas di lapangan. Ini yang mesti dijelaskan instansi pemerintah. Saya mengimbau, mengharap fungsi kepala negara keluarlah karena itu yang bisa menyelamatkan ini," ucap eks menteri ESDM tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Media dan Komunikasi BPN, Hashim Djojohadikusumo, dan Direktur Relawan Badan Pemenangan, Ferry Mursidan Baldan, menyebut BPN sudah menerima ribuan laporan kecurangan dari berbagai daerah. BPN akan melaporkan hal itu ke KPU dan Bawaslu.

"Pak Hashim sampaikan ada 1.200 lebih (laporan dugaan kecurangan) dan ini saya tambahkan tadi pagi saya terima 61 jadi 1.261 lebih dari catatan potensi pelanggaran pemilu. Kita mengatakan ini pelanggaran pemilu," kata Ferry.

"Ini kami laporkan ke Bawaslu dan pihak-pihak lain yang terkait. Kami selanjutnya untuk tindak lanjut pengaduan dan kecurangan kami serahkan ke pak Ferry," sambung Hashim.
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya