VIVA – Pimpinan pusat Partai Keadilan Sejahtera membenarkan surat untuk para anggota fraksinya di DPR agar mereka memaksimalkan mengampanyekan calon wakil presiden Sandiaga Uno.
Para anggota Fraksi PKS DPR RI diminta juga berkoordinasi dengan direktur dan sekretaris pencapresan PKS. Surat bertanggal 17 September 2018 itu ditandatangani Presiden PKS Sohibul Iman.
Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, surat itu ialah bagian dari penekanan terhadap Sandiaga karena ada kedekatan antara PKS dengan cawapres tersebut.
"Memang ada surat edaran itu. Dalam tanda kutip, itu ada untuk capres dan cawapres. Bahwa kemudian disebut Sandi, mungkin karena kedekatan PKS dan Sandi selama ini yang jalan," kata Hidayat di kompleks Parlemen di Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.
Dia menegaskan tak membedakan antara Prabowo dan Sandiaga, meski memang diakui Sandiaga lebih komunikatif pada PKS. PKS dan Sandiaga pun sering berkomunikasi ketika kampanye Pilkada DKI Jakarta.
Tapi Hidayat mengingatkan bahwa surat itu bukan berarti mengabaikan Prabowo. Kebijakan dasarnya tetaplah memenangkan pasangan Prabowo-Sandiaga.
Surat tersebut, katanya, hanya bersifat menegaskan dan menguatkan kebijakan PKS mendukung calonnya lalu diselaraskan dengan kegiatan kampanye caleg.
"Faktanya, sekarang ini yang selalu turun ke lapangan selalu dengan Pak Sandi. Pak Sandi lagi banyak turun. Mungkin karena beliau yang riil banyak turun sekarang ini, ya, sudah dibarengi dengan yang banyak turun saja. Tapi bahwa kemenangan bukan hanya untuk Pak Sandi karena paslon, kan, Pak Prabowo dan Pak Sandi," kata Hidayat.
PKS selama ini mendasarkan kekuatan politiknya pada basis dukungan masyarakat, terutama kader-kader loyalis, bukan pada figur pemimpin tertentu. Itu dibuktikan dengan sikap PKS sejak pemilu 2004 yang tak memiliki kader sebagai calon wakil presiden tetapi perolehan suara selalu cukup besar. Begitu juga dengan pemilu tahun 2009 dan 2014. (ase)
