- VIVA/Lucky Aditya
VIVA – Tim pemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin wilayah Jawa Timur paling mewaspadai dukungan di kawasan pulau Madura. Sebab daerah itulah satu-satunya di Jawa Timur yang dianggap bakal sengit diperebutkan, sementara kawasan lain diklaim relatif aman bagi Jokowi-Ma'ruf.
"Memang perjuangan lebih keras itu di Madura. Ada peta pertarungan agak sengit," kata Sekretaris Tim Kampanye Daerah Jawa Timur pasangan Jokowi-Ma'ruf, Sri Untari, di Malang pada Senin, 12 November 2018.
Sesungguhnya, kata Sri, ada kawasan lain di Jawa Timur, yaitu Mataraman, yang diperkirakan cukup sengit juga. Tetapi Sri menjamin kawasan itu sebagian besar mendukung Jokowi. Namun Madura memang sedari dahulu belum dapat ditaklukkan.
Sri mendasarkan pendapatnya pada hasil pemilu presiden tahun 2014 dengan kekalahan Jokowi-Jusuf Kalla atas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Karena alasan itulah tim Jokowi memasukkan Madura sebagai zona kuning, yang berarti merata kalah di semua daerah Madura. Tim pemenangan mesti bekerja lebih keras lagi di sana.
Langkah Jokowi menggratiskan Jembatan Suramadu, menurutnya, langkah tepat untuk menarik simpati masyarakat Madura. Sebab Jembatan Suramadu akses penting distribusi barang ke Madura.
"Pak Jokowi membuka Madura untuk kepentingan pembangunan Madura melalui pembebasan Jembatan Suramadu itu langkah yang harus diapresiasi oleh saudara-saudara di sana. Coba jika ada perusahaan di Madura, barang dan jasa yang lewat setiap hari, kalau sudah tidak ada ongkos kalau dihitung kan berapa," ujarnya.
Sri Untari optimistis target suara 70 persen di Jawa Timur terlampaui. Bergabungnya dua kubu di Pilgub Jawa Timur, yakni, Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, diyakini akan membantu perolehan suara.
"Juga di (kawasan) Tapal Kuda, ada Jember, kepala daerahnya dari Nasdem, kemudian Bondowoso kepala daerah dari PPP, dan dari kita, Banyuwangi dari kita. Jadi kita optimislah. Empat belas daerah kemarin itu akan kembali ke pangkuan kami," katanya.
Wanita yang juga menjabat Seketaris PDIP Jawa Timur itu melarang semua elemen pendukung mulai tim kampanye dan relawan untuk menyusun agenda-agenda fitnah dan hoax kepada kubu capres lainnya. (ase)
