- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, menanggapi janji koalisi Prabowo-Sandiaga yang akan mencetak uang braille untuk penyandang disabilitas atau kalangan difabel. Ia mengatakan kalangan difabel memang harus diberi akses yang dibutuhkan.
"Teman-teman harus dibukakan akses agar bisa mengekspresikan segala potensinya. Salah satu contoh, misalnya, ruang-ruang ekspresi seperti Asian Para Games, yang kita lihat sukses luar biasa di Indonesia," kata Karding saat dihubungi, Minggu, 18 November 2018.
Menurutnya, yang dibutuhkan penyandang difabel adalah komitmen sekaligus kebijakan yang pro-difabel dengan satu prinsip bahwa semua orang, warga negara, berhak mendapatkan perlakuan, akses, dan tempat hidup kenyamanan di negara Indonesia ini.
"Dan itu sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi yang memberi ruang yang besar terhadap teman-teman difabel. Misalnya, mendorong seluruh kebijakannya, termasuk kebijakan pemerintah daerah agar kebijakan-kebijakan itu memiliki perspektif ramah terhadap difabel," katanya.
Ia menyadari harus dibangunkan suatu sarana prasarana sangat ramah terhadap difabel. Misal, akses jalan, akses fasilitas umum, buku-buku konvensional mau pun virtual, atau pun gadget.
"Itu harus mulai diarahkan pada gadget yang atau buku-buku yang braille. Jadi khusus Alquran, misalnya, yang bisa dibaca dan dipahami oleh mereka. Bahkan, penggunaan bahasa isyarat juga penting dilazimkan menjadi hal yang umum di masyarakat. Supaya stigma soal difabel ini berubah," kata Karding.
Terkait dengan uang braille, ia nilai prinsipnya bisa jadi itu ide yang baik. Namun perlu dikaji apakah memang dibutuhkan. Segala macam mesti disiapkan, mulai dari huruf-huruf yang beradaptasi, kemudian tempat-tempat yang terakses, sampai pada bagaimana mereka menumbuhkembangkan potensi difabel dalam belajar, bahkan juga bekerja.
Buka Bersama Perhimpunan Tionghoa, Istri Gus Dur Ingatkan Kemajemukan Indonesia
Istri mendiang Gus Dur, Sinta Nuriyah, mengajak masyarakat Indonesia meningkatkan toleransi antarumat beragama dalam buka puasa bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa.
