VIVA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, memastikan persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pilpres sudah selesai. Ia pastikan ASN netral dari kegiatan politik.
"Sudah selesai, bikin iklan bahwa ASN netral. ASN netral meskipun punya hak pilih. Tapi dalam kegiatan politik netral," kata Syafruddin di Masjid Cut Meutia, Jakarta, Selasa 20 November 2018.
Meski begitu, ia menjelaskan pada saatnya nanti di bilik suara, ASN memiliki hak pilih. Berbeda dengan TNI dan Polri yang tak punya hak pilih.
"Kalau kepala daerah bukan ASN. ASN itu sekda ke bawah. Gubernur, wagub, bupati, wabup, dia jabatan politik. Silakan saja kalau itu. Sekda ke bawah itu ASN," kata Syafruddin.
Sebelumnya, sejumlah kepala daerah mendeklarasikan dukungannya kepada calon presiden petahana, Joko Widodo, di Pilpres 2019. Tidak hanya gubernur dan wakil gubernur, beberapa bupati di Sumatera Barat juga terang-terangan mendukung Jokowi.
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
