Jokowi Diminta Berani Nyatakan: Tak Boleh Menghakimi Anggota PKI
- VIVA/Agus Rahmat
VIVA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik menanggapi pernyataan Joko Widodo yang akan menabok orang yang menuduhnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ia menilai, Jokowi seharusnya tak cuma membela diri.
"Presiden jangan cuma membela diri dari tudingan. PKI pada masanya adalah partai besar dan legal, dengan anggota dari banyak keluarga Indonesia," kata Rachland dikutip melalui akun twitternya @RachlanNashidik, Senin 26 November 2018.
Ia menambahkan, tak seorangpun bisa dihakimi cuma karena ia atau keluarganya menjadi anggota partai yang saat itu legal.
"Presiden harus berani nyatakan itu," kata Rachland.
Bagi Rachland, asal usul keluarga Jokowi tak penting. Karena, dia beroposisi pada kebijakannya.
"Indonesia ini negara demokrasi, bukan kerajaan. Dalam demokrasi, asal usul keluarga tak penting. Yang penting: Anda mau dan telah berbuat apa untuk negara saya dan saya," ujarnya.
Sebelumnya, selama menjadi Presiden, Jokowi mengaku selalu dikaitkan dengan organisasi terlarang PKI. Jokowi pun tak bisa lagi menyembunyikan rasa kesalnya, dia harus berbicara, karena ada enam persen warga yang percaya dengan berita bohong ini
"Ya kita lihat, di media sosial seperti ini. Itu ada gambar DN Aidit sedang pidato tahun 1955, saat menjadi ketua PKI. Lho, kok saya ada di bawahnya, lahir saja belum. Astagfirullah, kok sudah dipasang. Saya lihat-lihat kok digambar itu persis saya. Haduh, mau saya tabok orangnya di mana, saya cari betul," ujarnya.
